Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) meminta percepatan pengangkatan guru TK yang masih berstatus sebagai honorer menjadi PPPK. Aspirasi itu disampaikan saat audiensi IGTKI bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di Jakarta, Kamis (30/7).
Jakarta (B-Oneinsonesia.com) – IGTKI PGRI menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya meminta agar guru TK honorer, khususnya di sekolah swasta, dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Umum PP IGTKI PGRI Eka Putri Handayani mengatakan pihaknya mengapresiasi Dasco yang telah menerima audiensi para guru TK. Menurutnya, IGTKI PGRI menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sekitar 350 ribu anggotanya.
“Alhamdulillah, kami sudah diterima dengan baik oleh Bapak Wakil Ketua DPR, Bapak Dasco. Tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang sudah mau menerima kami dengan baik. Dan banyak sekali aspirasi yang kami sampaikan dari guru Taman Kanak-Kanak se-Indonesia, di mana anggota kami ada sekitar 350.000,” kata Eka kepada wartawan, Kamis (30/7).
Ia mengatakan aspirasi yang disampaikan mendapat respons positif dari DPR dan diharapkan segera ditindaklanjuti.
“Ada beberapa aspirasi guru yang kami sampaikan dan alhamdulillah Bapak insyaAllah dan DPR akan menindaklanjuti. Mudah-mudahan pertemuan ini tentunya sangat bermanfaat untuk guru Taman Kanak-Kanak se-Indonesia dan juga pendidikan Taman Kanak-Kanak,” ujarnya.
Guru TK Honorer Minta Diangkat Jadi PPPK
Eka menjelaskan salah satu aspirasi utama yang dibawa IGTKI PGRI adalah nasib guru TK yang masih berstatus honorer. Menurutnya, mayoritas guru TK merupakan guru swasta yang belum memperoleh kepastian status kepegawaian.
“Ya, di antaranya adalah harapan kami guru TK sebagian besar adalah guru swasta yang masih honorer. Harapan kami dapat diangkat menjadi PPPK. Dan juga program inpassing agar bisa merata untuk seluruh guru TK di Indonesia,” kata Eka.
Selain itu, IGTKI PGRI juga meminta dukungan DPR terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Guru TK tingkat nasional yang akan diikuti ribuan guru.
“Dan juga kami berharap dukungan untuk kegiatan Pekan Olahraga dan Seni untuk guru-guru TK se-Indonesia yang akan dihadiri oleh 4.000 guru TK dari seluruh Indonesia. Serta insyaAllah kami juga mengajukan proposal untuk bisa Ketua IGTKI se-Indonesia dan juga pusat ya, dapat bertatap langsung dan bertemu langsung dengan Bapak Presiden,” ujarnya.
IGTKI PGRI juga menyatakan dukungan terhadap program prioritas pemerintah di sektor pendidikan, terutama rencana penerapan Wajib Belajar 13 Tahun yang dimulai dari jenjang taman kanak-kanak.
“Dan tentunya juga tadi kami sampaikan bahwa kami IGTKI PGRI mendukung semua program pemerintah, khususnya juga yang kaitannya dengan Taman Kanak-Kanak adalah Wajib Belajar 13 Tahun dapat dicanangkan mulai dari Taman Kanak-Kanak, yaitu TK B,” kata Eka.
“Dan juga pembatasan usia yang jelas antara formal dan non-formalnya. InsyaAllah untuk Wajib Belajar 13 Tahun ini Taman Kanak-Kanak siap mendukung program pemerintah,” lanjutnya.
Minta RUU Sisdiknas Disahkan
Sementara itu, Dewan Kehormatan IGTKI PGRI Suhendri mengatakan pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Dasco yang selama ini dinilai memperjuangkan nasib guru honorer.
“Jadi memang tadi melalui audiensi dengan Pak Wakil, kami mengucapkan terima kasih atas selama ini Pak Wakil telah memperjuangkan guru-guru honorer juga di TK di sekolah-sekolah,” katanya.
Ia mengatakan salah satu permintaan utama ialah agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) segera dituntaskan.
“Apa yang disampaikan Bu Eka betul, jadi memang ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, kami ingin segera Undang-Undang RUU Sisdiknas itu segera disahkan. Karena advokasi ini sangat kami perlukan di daerah agar nanti anak-anak Indonesia 2045 itu bisa tercapai Indonesia Emas,” ujar Suhendri.
Selain itu, IGTKI PGRI juga meminta pemerintah memperluas program peningkatan kompetensi guru, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan nonformal. Menurutnya, masih banyak guru TK di daerah yang belum memiliki kualifikasi pendidikan sarjana.
“Yang kedua tentu saja tadi kami sampaikan bahwa tata kelola untuk peningkatan kompetensi guru baik formal maupun non-formal agar bisa dicanangkan lebih luas, khususnya untuk guru-guru di daerah. Karena selama ini seperti yang Bu Eka sampaikan barusan, bahwa masih banyak guru-guru kami di TK khususnya yang masih misalnya memiliki kualifikasi formal itu hanya tamat SMA atau SMK,” ujar Suhendri.
“Alhamdulillah memang sudah ada program pemerintah untuk peningkatan kompetensi melalui jalur S1, tapi kalau bisa dicanangkan lebih luas juga akan lebih baik. Dan jalur non-formal seperti misalnya peningkatan kompetensi guru juga akan sangat kami butuhkan di daerah ya Bu ya. Karena masih banyak guru-guru di daerah sana yang hanya bisa mengajar tapi tidak bisa memberikan pendidikan yang lebih karena memang mereka memerlukan peningkatan kompetensi yang lebih luas,” sambung dia.
Suhendri mencontohkan salah satu kebutuhan mendesak ialah pelatihan bagi guru yang menangani peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.
“Contohnya misalnya pendidikan kompetensi untuk guru-guru berkebutuhan khusus (inklusi). Anak-anak berkebutuhan khusus gabung di sekolah biasa tapi mereka (guru) tidak bisa misalnya mengajar seperti apa,” katanya.
Banyak Sekolah Belum Akreditasi
Selain persoalan status guru dan peningkatan kompetensi, IGTKI PGRI juga menyoroti masih banyaknya sekolah TK di daerah yang belum memperoleh akreditasi.
“Yang ketiga adalah tentang akreditasi sekolah. Masih banyak di daerah-daerah sekolah-sekolah yang belum mendapatkan program akreditasi sekolah. Walaupun sudah dicanangkan oleh pemerintah, kami sangat berterima kasih, mungkin nanti bisa diperluas untuk daerah,” ujar Suhendri.
Ia berharap dukungan pemerintah terhadap guru TK terus ditingkatkan demi mewujudkan target Indonesia Emas 2045.
“Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sejauh ini alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah atas dukungannya terhadap guru-guru TK khususnya. Kami akan berjuang lebih keras lagi agar bisa nanti tercapai Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Komentar