Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumpulkan sejumlah Menteri untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 8 Juni 2026.
Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah menteri, yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara/Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria juga turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut.
“Pada hari ini di DPR kami telah melakukan diskusi koordinasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini ada Mensesneg, Menteri ESDM, COO Danantara, serta Menteri Hukum,” kata Dasco dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi selesai.
Tata Kelola DSI hingga ESDM
Dasco menuturkan, diskusi tersebut membahas percepatan ekonomi RI dan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di bawah Danantara.
“Kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi RI,” jelas Dasco.
Wakil Ketua DPR itu juga menyebut, rapat itu juga membahas tata kelola ESDM yang di bawah Kementerian ESDM.
“Kami membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI yang di bawah Danantara maupun tata kelola ESDM yang di bawah Kementerian ESDM,” sambung Dasco.
Bahas Proses Perizinan Investasi Dalam pertemuan
DPR bersama para menteri dan pihak Danantara juga membahas penyusunan aturan untuk mempercepat proses perizinan investasi.
“Serta kemudian kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan-aturan untuk percepatan-percepatan izin-izin investasi,” ungkap Dasco.
Wakil Ketua DPR itu memastikan pembahasan mengenai tata kelola ekspor perlu disampaikan secara terbuka kepada publik, pelaku pasar. Dasco menambahkan, bagi investor, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah.
“Agar masyarakat, khalayak umum, pelaku pasar, investor, jelas dan begitu juga mengenai tata kelola SDM yang kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu diperjelas kepada pelaku pasar dan investor,” tutupnya.
Komentar