Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Tiga puluh tahun lalu, kader Partai Rakyat Demokratik dikenal sebagai “kader podo kere”. Dompet tipis, hidup serba terbatas, tetapi keberanian politik, disiplin organisasi, dan idealisme mereka tidak bisa diremehkan.
Kini, PRD memang tidak lagi bergerak sebagai kekuatan politik terpusat. Namun, jejak kaderisasinya belum mati. Jaringan solidaritas, ikatan pertemanan, keberanian bersikap, dan kepekaan terhadap persoalan rakyat masih bertahan.
Sejumlah mantan kader PRD sekarang bekerja di kementerian, lembaga negara, dan BUMN. Kehadiran mereka bukan hasil “operasi senyap” untuk menguasai negara. Mereka menempuh jalur masing-masing melalui kompetensi, pengalaman profesional, pilihan politik, dan dinamika nasional yang berbeda.
Perubahan posisi ini tidak otomatis berarti pengkhianatan terhadap perjuangan. Masuk ke dalam institusi negara dapat menjadi cara lain untuk memengaruhi kebijakan. Masalah utamanya bukan siapa yang memperoleh jabatan, tetapi apa yang dilakukan setelah kewenangan berada di tangan.
Jabatan publik tidak layak dijadikan pajangan. Kekuasaan harus dipakai untuk memperbaiki pelayanan, melindungi kelompok rentan, dan memastikan kebijakan benar-benar menyentuh rakyat. Tanpa itu, riwayat sebagai aktivis hanya menjadi cerita lama yang kehilangan makna.
Hal yang patut dicatat, banyak alumni PRD tetap menjaga kultur egaliter. Mereka masih duduk di warung kopi, berdiskusi tanpa sekat, dan bergaul dengan kawan lama tanpa prosedur birokrasi yang dibuat-buat.
Meski begitu, ada kabar satir tentang dua orang yang mulai terkena “penyakit pejabat”. Telepon sulit diangkat, pesan dibalas berhari-hari, dan jadwal ngopi terasa lebih rumit daripada rapat lintas kementerian. Untungnya, “virus pejabat” itu belum menjadi pandemi di kalangan alumni PRD.
Namun, peringatan ini tetap penting. Ketika jabatan membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada kawan seperjuangannya, yang hilang bukan hanya kerendahan hati. Kultur politik yang dahulu membedakan PRD juga ikut terkikis.
Keberhasilan tiga dekade PRD tidak ditentukan oleh jumlah alumninya yang menjadi menteri, wakil menteri, komisaris, direksi BUMN, atau pejabat negara. Ukurannya jauh lebih keras dan nyata: apakah kekuasaan itu dipakai untuk membela rakyat atau hanya memperbesar pangkat dan isi rekening.
Selamat ulang tahun ke-30 Partai Rakyat Demokratik.
Dari “kader podo kere” menjadi pengelola negara. Jabatan boleh naik, tetapi keberanian membela rakyat dan kesetiaan kepada kawan tidak boleh runtuh.
Komentar