Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Kekesalan mendalam disampaikan oleh Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota akibat belum rampungnya penataan posisi pengelola Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih hingga saat ini.
Persoalan mengenai penugasan para pengurus koperasi desa tersebut ditegaskan oleh dirinya sebagai ranah kewenangan penuh dari pihak Kementerian Koperasi bersama Kementerian BUMN.
Informasi mengenai keluhan tersebut disampaikan melalui tayangan video di akun Instagram @bung.joaomota
yang terpantau diunggah pada Selasa, 15 September 2026.
“Nah, segera mereka (dua kementerian tersebut) harusnya memutuskan untuk segera menempatkan dan kami sudah siap untuk menerima 13.000 sampai 15.000 manajer untuk ditempatkan di setiap koperasi yang sudah siap operasi,” kata Joao dalam video yang diunggah di akun instagram @bung.joaomota
, dikutip Selasa (15/9).
Keheranan menyelimuti pikiran Joao mengenai hambatan yang membuat mekanisme penugasan jajaran pengurus belum juga dieksekusi secara cepat di lapangan.
Ia memiliki keyakinan kuat bahwa proses pendistribusian tenaga kerja tersebut sejatinya dapat segera dituntaskan tanpa perlu mengandalkan ketersediaan dana tambahan dari pemerintah.
“Ini kan manajer-manajer ini juga menjadi, akhirnya kan menjadi ramai gitu. Apa sih susahnya (penempatan) gitu? Apa kendalanya gitu?” ujarnya.
“Udah kalau nggak ini kasih aja ke Agrinas, kasih nama-namanya, kasih kontaknya, kami kirim email, kami kirim ini, gampang nggak perlu ada biaya-biaya gitu,” sambung Joao.
Kritik pedas turut dilayangkan oleh kepemimpinan PT Agrinas Pangan Nusantara terhadap kebiasaan birokrasi yang terkesan selalu menggantungkan pergerakan roda kerja pada alokasi pendanaan semata.
Sikap pasif dan minim terobosan semacam itu dinilai menjadi batu sandungan besar yang sengaja menghambat penyelesaian sasaran program di tingkat basis.
“Kok, sedikit-sedikit kerja itu harus, selalu harus ada uang dulu baru kerja. Seolah kayaknya tidak ada inisiatif, tidak ada kreativitas dalam bekerja gitu,” tegasnya
“Ini, kerja model apa ini, ini hanya menghambat saja gitu,” lanjut Joao.
Keberadaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai proyek strategis berskala nasional yang membutuhkan komitmen penuh serta sinergi lintas lembaga agar bisa segera beroperasi melayani masyarakat.
Oleh sebab itu, dirinya menyayangkan apabila kendala teknis operasional lapangan yang terbilang sederhana harus terus-menerus diserahkan penanganannya kepada Kepala Negara.
“Ini, semua kok sepertinya sedikit-sedikit harus dilempar ke Pak Presiden. Apa sih ini kendalanya gitu?” ujarnya.
Penataan sumber daya manusia menurut pandangannya bukanlah sebuah persoalan rumit yang berhak menghentikan laju eksekusi agenda besar pemerintah di tingkat desa.
Kondisi ketidakjelasan yang berlarut-larut ini bahkan memicu kecurigaan pribadi akan adanya tindak penghambatan terselubung yang dirancang secara sistematis dari dalam.
“Masalahnya cuman hanya menempatkan orang kok susah sekali gitu, kayak saya nggak habis pikir itu, itu ada apa ini? Atau ini malah bentuk-bentuk sabotase gitu,” katanya.
“Secara eh struktural gitu. Karena tidak ingin melihat program Presiden yang sangat bagus ini bisa berjalan gitu,” pungkasnya.
Komentar