Siasat Massa Sukses Gelar Aksi Demo 28 Oktober di Bundaran HI Numpang Angkot

Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Sadar” akhirnya bisa digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026). Sebelumnya, demonstrasi sempat dilarang oleh polisi untuk digelar di kawasan tersebut.

Bahkan, larangan itu sempat mengakibatkan adu mulut antara massa dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold Hutagalung di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

Saat adu mulut tersebut, Reynold menjelaskan alasan pelarangan karena Bundaran HI berstatus sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan.

“Tidak boleh di sana (Bundaran HI) karena itu pusat pemerintahan, perdagangan, dan ekonomi, serta kedutaan-kedutaan. Anda yang harus mengerti itu,” kata Reynold kepada peserta aksi.

Namun ternyata, peserta aksi akhirnya bisa menggelar aksi di Bundaran HI dengan manfaatkan angkutan kota (angkot).

Para peserta pun tampak menumpang angkot berwarna merah dan biru. Hal ini diketahui melalui unggahan video di akun Instagram @darihalte_kehalte.
Dalam video tersebut, tampak ratusan massa keluar dari puluhan angkot yang ditumpanginya.

Sementara, angkot yang ditumpangi massa berasal dari berbagai jurusan seperti Terminal Pinang Ranti-Depok dan Pasar Rebo-Lenteng Agung,

Setibanya di salah satu ruas jalan, mereka langsung berkumpul menuju dekat Patung Selamat Datang di Bundaran HI.
Tak menunggu lama, peserta aksi pun langsung berorasi. Di sisi lain, ada polisi yang juga berjaga di lokasi.

Namun, lantaran kalah jumlah, mereka pun seakan membiarkan massa untuk menggelar aksi di Bundaran HI.

Massa Sempat Adu Mulut dengan Polisi saat Mau Aksi di Bundaran HI

Sebelumnya, Massa sempat terlibat adu mulut dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold Elisa Partomuan Hutagalung.
Adapun ketegangan terjadi setelah massa dilarang untuk berdemo di Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Berdasarkan pantauan di YouTube media, peristiwa bermula ketika Reynold dan beberapa polisi menahan massa yang akan bergerak ke Bundaran HI.

Namun, ada salah satu massa yang tidak terima atas larangan tersebut.

“Mohon maaf ya cukup sampai di sini saja. Kami layani Anda,” kata Reynold kepada massa.

“Nggak bisa pak, kita sudah dua kali aksi (dilarang untuk digelar di Bundaran HI). Dan aksi kita kali ini di Bundaran HI, pak!” tegas salah satu peserta aksi.

Meski sudah dilarang, massa tetap bersikeras ingin menggelar demonstrasi di Bundaran HI.
Reynold pun tetap bersikukuh melarang massa untuk melakukan aksi di Bundaran HI.

Dia mengklaim ketika aksi digelar di Bundaran HI, maka dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban umum.

“Anda boleh menyampaikan pendapat di muka umum. Saya menghormati tapi juga hargai. Jangan mengganggu ketertiban umum,” ujar Reynold.

Massa pun menjawab klaim dari Reynold tersebut dan menyatakan aksi yang digelar tidak akan mengganggu masyarakat yang beraktivitas di kawasan Bundaran HI.

“Kita nggak akan mengganggu kok, pak,” kata massa.

Reynold lantas menjelaskan kepada massa bahwa beberapa aksi sebelumnya dilarang untuk digelar di Bundaran HI. Dia mengatakan alasan adanya larangan tersebut karena kawasan Bundaran HI adalah pusat perekonomian dan pemerintahan.

“Tidak boleh di sana (Bundaran HI) karena itu pusat pemerintahan, perdagangan, dan ekonomi, serta kedutaan-kedutaan. Anda yang harus mengerti itu,” kata Reynold.

“Masih banyak masyarakat yang harus kami perdulikan,” sambungnya.

Massa pun tetap bersikukuh untuk menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI meski sudah dilarang.
Salah satu peserta menyebut bahwa massa aksi akan menjemputnya apabila dilarang oleh polisi.

“Tapi hari ini, pak kita akan aksi di Bundaran HI. Memang massa akan berkumpul di Bundaran HI. Kalaupun bapak menahan kami, massa akan menjemput kami dari sini. Dan itu kita tidak tahu kemungkinan terburuknya bagaimana,” kata peserta aksi kepada Reynold.

Menjawab hal tersebut, Reynold mengungkapkan massa aksi yang sudah berkumpul di Bundaran HI akan ditertibkan oleh polisi.

“Silahkan rekan-rekan di sini, nanti yang di sana akan diatur oleh pasukan,” tuturnya.

Demo Ajukan 5 Tuntutan

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama dengan aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) serta elemen masyarakat sipil memang akan menggelar aksi pada hari ini di Bundaran HI.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026 Namora Siahaan mengungkapkan ada lima tuntutan yang akan disuarakan.
Berikut kelima tuntutan yang dimaksud:

1. Menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan.

2. Mewujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program populis seperti MBG dan KDMP.

3. Menurunkan biaya pendidikan, memberikan akses layanan dasar yang merata, dan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.

4. Menghentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

5. Mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi ruang sipil.

Namora menuturkan bahwa tuntutan di sektor lingkungan terkait dengan bencana ekologi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Hal ini, sambungnya, membuat massa mendesak agar pemerintah menetapkan status bencana nasional.

Lalu, di sektor ekonomi, Namora menuturkan bahwa massa meminta APBN digunakan untuk kepentingan rakyat.

Mahasiswa juga mendesak penghentian pemborosan anggaran untuk program yang mereka nilai berorientasi pada kepentingan politik, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

“Di sini kita memberikan contoh MBG dan juga KDMP yang sudah jelas bahwa itu memiliki sifat yang koruptif ketika direncanakan,” ujar Namora.

Sementara itu, dalam bidang pendidikan, mahasiswa menuntut penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses layanan dasar, serta penyediaan lapangan pekerjaan yang berkualitas.

“Tuntutan kami adalah turunkan biaya pendidikan dan wujudkan akses layanan dasar yang merata,” tuturnya.

Untuk reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, BEM UI mendesak penghentian penyalahgunaan hukum demi kepentingan kekuasaan serta pemberantasan KKN.

Namora menyinggung sejumlah regulasi yang menurut dia perlu dikritisi, antara lain Undang-Undang TNI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Adapun dalam sektor HAM dan demokrasi, BEM UI menuntut perlindungan kebebasan berpendapat, penindakan terhadap pelanggar HAM, dan penghentian militerisasi di ruang sipil.

Namora mengeklaim masih terdapat orang yang menjadi tahanan politik dan korban kriminalisasi karena menyampaikan kritik.
Ia juga menyebut sejumlah desa dan kota mengalami militerisasi di ruang sipil.

“Dibidang HAM dan demokrasi, kita menuntut hal yang paling penting adalah jagalah kebebasan bersuara,” katanya.

Komentar