Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Selama lebih dari delapan tahun, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dipimpin oleh seorang perempuan berlatar belakang teknik sipil dan keuangan dari ITB dan London School of Economics. Dwina Septiani Wijaya memimpin sejak 20 November 2017, melewati masa pandemi, transformasi digital, hingga pergantian pemerintahan. Tapi per 15 Juli 2026, era itu resmi berakhir.
Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) menetapkan pergantian pucuk pimpinan Peruri melalui dua surat keputusan sekaligus: SK Nomor 345 dan SK Nomor 346 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama serta Ketua Dewan Pengawas Peruri. Nama yang masuk menggantikan Dwina adalah Letnan Jenderal TNI (Purn.) Teguh Arief Indratmoko seorang purnawirawan infanteri dengan rekam jejak militer yang panjang dan beragam.
Teguh lahir di Banyumas, Jawa Tengah, 19 September 1965. Ia masuk Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada 1988 dari kecabangan Infanteri, jalur tempur yang bagi militer Indonesia adalah tulang punggung kekuatan darat.
Dari sana, kariernya bergerak melalui berbagai pos yang mencerminkan kepercayaan yang terus meningkat: Danyonif 122/Tombak Sakti, Grup 2 Kopassus, Danrindam I/Bukit Barisan, Danrem 022/Pantai Timur, hingga Danrem 091/Aji Surya Natakesuma. Ia pernah menjadi Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada 2016–2017 — sebuah jabatan yang menuntut kepercayaan penuh pada tingkat tertinggi.
Puncak karier militernya dicapai ketika ia menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI pada 2022–2023, lembaga yang mencetak seluruh perwira angkatan bersenjata Indonesia. Gelar akademiknya pun tidak kalah panjang: S1 Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana (2013), S2 Manajemen dari Universitas Syiah Kuala (2019), dan S3 Ilmu Manajemen dari universitas yang sama (2023) — semua ditempuh di sela dan setelah karier aktif militernya.
Mengapa sosok militer dipilih untuk memimpin perusahaan yang mencetak uang rupiah dan dokumen negara?
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menjawab langsung. Peruri, kata Dony, bukan perusahaan BUMN biasa, ia lebih berfungsi sebagai alat negara untuk mengontrol keamanan pencetakan uang dan dokumen sekuritas yang menyangkut kedaulatan. Penunjukan figur dengan latar belakang militer, menurutnya, lahir dari kebutuhan spesifik itu.
Seiring pergantian Dirut, BP BUMN juga melakukan perombakan di level Dewan Pengawas. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Geerhan Lantara, mantan Inspektur Jenderal TNI, diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas menggantikan Marlinson Hakim. Dua purnawirawan bintang tiga kini duduk di dua posisi puncak Peruri secara bersamaan.
Peruri bukan sembarang perusahaan. Ia mencetak rupiah, paspor, meterai, dan berbagai dokumen berharga negara yang keamanannya adalah soal kedaulatan. Pertanyaan yang kini menggantung di kalangan pengamat: apakah militerisasi kepemimpinan BUMN strategis adalah tren yang akan berlanjut, atau semata respons kontekstual terhadap kebutuhan spesifik Peruri?
Komentar