Jakarta (B-Oneindonesia.com) –Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menerima audiensi dari Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC-APDESI) Tangerang, membahas pentingnya Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka mendukung langkah pemerintah dalam percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Pada pertemuan ini, Yorrys Raweyai menyatakan bahwa DPD RI sebagai perwakilan daerah selalu siap menerima aspirasi dari seluruh masyarakat daerah. Salah satu aspirasi yang datang kali ini adalah dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC-APDESI) Tangerang serta untuk meluruskan pemberitaan negatif kepada para kepala desa di Kabupaten Tangerang, khususnya Tengerang Utara terhadap Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
“DPD RI menerima aspirasi ini dan akan melakukan advokasi dengan mengumpulkan semua bahan, data dan fakta-fakta di lapangan nanti, agar semua persoalan ini menjadi jernih,” ujar Yorrys.
Yorrys menambahkan, bahwa tujuan diajukannya PSN adalah untuk mempercepat pembangunan nasional, penciptaan lapangan kerja serta pemulihan ekonomi nasional. PSN-PIK 2 harus didukung kelanjutannya sebagai sebentuk ikhtiar swasta yang turut terlibat membantu meningkatkan perekonomian nasional, daerah dan masyarakat. Pembiayaan puluhan triliun yang dianggarkan dalam proyek tersebut berasal dari pihak swasta (Non-ABPBN) yang dilakukan sesuai dengan prosedur.
“Proyek pembangunan PSN PIK2 muncul banyak pemberitaan di media, bahkan melibatkan beberapa tokoh dengan perwakilan masyarakat, kami mencoba melihat persoalan ini secara utuh dan holistik, dan akan terjun ke lapangan mencari langkah solutif,” tukasnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua UMUM DPP APDESI Suta Wijaya menjelaskan duduk masalah dan kondisi pemberitaan yang berkembang di media. Ia mengatakan bahwa kondisi di masyarakat sangat kondusif tidak seperti yang digembar gemborkan di pemberitaan dalam menyikapi pembangunan di PIK2.
‘Kami mayoritas setuju dengan PSN, dengan catatan melibatkan masyarakat lokal dan memberikan akses kepada masyarakat setempat, semua terlibat dan memberi dampak positif ke masyarakat sekitar,” ucapnya.
Ia melanjutkan, sebagian besar pembangunan itu menyerap banyak tenaga kerja terutama pada masyarakat lokal setempat dengan memberdayakan masyarakat.
“Kami juga meminta ada balai latihan kerja dari pemerintah, sehingga bisa mengakomodasi dan mampu meningkatkan keahlian khusus kepada masyarakat sekitar agar mampu bekerja dan terserap imbas dari pembangunan tersebut,” lanjutnya.
Senada dengan itu, Ketua APDESI Tangerang, Maskota mengatakan bahwa pembangunan yang ada sangat memberi dampak positif bagi masyarakat khususnya di daerah Tangerang Utara.
“Kami berkeyakinan, percepatan pembangunan, mampu menyerap tenaga kerja, melibatkan warga lokal dan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar PIK2,” ujarnya.
Masih di kesempatan yang sama, Kepala Desa Lemo, Satria mengatakan bahwa PSN di PIK2 telah memberikan dampak signifikan dalam menata daerahnya dan desa di sekitar sana menjadi maju dan lebih baik. Ia menyayangkan adanya narasi negatif yang ditujukan kepada para aparat kepala desa terkait pembebasan lahan.
“Kebijakan pusat harus didukung apalagi terkait proyek strategis nasional, kami para kepala desa hanyalah pengurus administrasi pelayanan masyarakat dan bukan penentu kebijakan,” tuturnya.
Menutup pertemuan dengan APDESI, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, menyatakan bahwa DPD RI sebagai perwakilan daerah akan melakukan advokasi dan kunjungan ke lapangan. Ia juga mengatakan bahwa program PSN tersebut telah mendapatkan dukungan dan persetujuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah serta masyarakat.
“PSN-PIK 2 harus didukung kelanjutannya sebagai sebentuk ikhtiar swasta yang turut terlibat membantu meningkatkan perekonomian nasional, daerah dan masyarakat. Puluhan triliun yang dianggarkan dalam proyek tersebut berasal dari pihak swasta (Non-ABPBN) yang dilakukan sesuai dengan prosedur,” tandas Senator Papua Tengah itu.
Komentar