Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Rencana pemerintah mengimpor ratusan ribu unit mobil pickup dari pabrik India bernilai Rp24,66 triliun menuai kontroversi di mata publik. Impor ini dilakukan guna memberi fasilitas mobil bagi program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Namun impor tersebut memicu perdebatan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons rencana impor mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih yang menjadi sorotan. Dasco meminta pemerintah menunda dulu rencana tersebut.
“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Dasco berharap Presiden Prabowo akan membahas detail rencana tersebut selepas kunjungan kerjanya di luar negeri. Dasco menyatakan sudah meminta pemerintah menunda rencana impor itu.
“Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri,” ujar Dasco.
“Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” imbuh Ketua Harian DPP Gerindra itu menegaskan.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyebut ratusan ribu pikap itu bakal digunakan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Joao menyampaikan keputusan untuk melakukan impor mobil pikap dari India lantaran produksi di Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan pengadaan tersebut.
“Alasan pertama, kita pertama karena produksi lokal selama ini kan 70 ribuan, sehingga kalau kita ambil semua di lokal nanti itu kan mengganggu industri logistik yang lain-lainnya. Sehingga untuk menjaga harmonisasi kita buka ruang untuk memberikan pilihan kepada masyarakat agar punya alternatif-alternatif, sehingga kita bisa mendapatkan kendaraan dengan harga yang fair,” ujar Joao di Jakarta, Jumat (20/2).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku perlu memeriksa jumlah kendaraan yang akan diimpor itu terlebih dahulu sebelum berkomentar lebih lanjut. “Ngecek dulu ya, ngecek dulu ya angka angkanya,” kata Prasetyo saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Untuk diketahui, Agrinas Pangan Nusantara telah meneken kontrak pembelian 105.000 mobil dari dua pabrikan India, Mahindra & Mahindra Ltd dan Tata Motors senilai Rp 24.66 triliun. Kedua produsen otomotif itu telah mengumumkan secara terbuka kontrak pembelian tersebut pada situs resminya.
Mahindra & Mahindra Ltd menerima pesanan 35.000 unit single cabin Scorpio Pick Up dari Agrinas untuk keperluan Kopdes Merah Putih.
Sementara, Tata Motors melaporkan menerima 70.000 pesanan mobil dari Agrinas Pangan Nusantara.
Sebanyak 35.000 unit di antaranya berupa pikap Yodha dan 35.000 lainnya truk Ultra T.7.
Importasi ini menjadi sorotan hingga disindir Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang bertanggung jawab atas industri dalam negeri. Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pabrikan otomotif dalam negeri mampu memproduksi pikap.
Ia juga menyebut, kualitas produk pikap dalam negeri bisa bersaing dengan produk impor dan telah diterima masyarakat.
“Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pikap dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri,” kata Agus dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026).
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut, importasi mobil tidak membutuhkan Persetujuan Import.
Impor kendaraan bermotor juga tidak memerlukan rekomendasi dari kementerian terkait.
“Kalau Mobil kan bebas. Mobil kan tidak perlu PI, tidak perlu rekomendasi,” kata Budi saat berjumpa wartawan di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2026).
Komentar