Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons petisi yang mendesak agar ijazah dan riwayat pendidikan seluruh anggota DPR dibuka. Dasco menyampaikan, segala hal yang berkaitan dengan anggota DPR sebenarnya terbuka di KPU, sehingga masyarakat bisa melihatnya.
“Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” kata Dasco, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Dasco menyampaikan, semua data yang berkaitan dengan masa lalu anggota DPR bisa dicek di KPU.
“Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, tanda tangan petisi dalam laman change.org dibuat Farida Octavia yang meminta agar riwayat pendidikan dan ijazah seluruh anggota DPR dibuka ke publik menembus angka lebih dari 21.000.
Saat berita ini dibuat, Selasa (17/11/2026) pukul 10.40 WIB, angka tanda tangan yang terverifikasi mencapai 21.477 tanda tangan. Selain puluhan ribu tanda tangan, petisi ini juga dibagikan sebanyak 26.035 kali.
Petisi ini berisi tiga desakan agar seluruh anggota DPR-RI membuka ijazah dan riwayat pendidikannya ke publik. Desakan pertama agar pimpinan DPR-RI mewajibkan transparansi penuh rekam jejak dan dokumen ijazah para anggota dewan.
“Mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik,” tulis pembuat petisi.
Desakan kedua ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Kementerian terkait. Lembaga yang disebut didesak memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen.
“Serta membuka hasilnya untuk diakses oleh masyarakat luas,” tulis Farida.
Terakhir, desakan kepada seluruh anggota DPR-RI untuk sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat.
Latar Belakang Pendidikan 580 Anggota DPR RI, Rincian Jenjang Sekolah Para Legislator
Latar belakang pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024–2029 menunjukkan keberagaman tingkat pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 580 anggota DPR yang tercatat dalam publikasi Statistik Politik 2024.
Dari keseluruhan data tersebut, sebanyak 63 anggota DPR diketahui memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Sementara itu, terdapat 211 anggota yang riwayat pendidikannya tidak dicantumkan dalam publikasi tersebut.
Informasi yang diterbitkan pada 16 Desember 2024 itu memberikan gambaran mengenai jenjang pendidikan para wakil rakyat, mulai dari sekolah menengah hingga pendidikan tinggi.
LULUSAN SARJANA MENJADI KELOMPOK TERBANYAK
Jika melihat anggota DPR yang memiliki informasi pendidikan, lulusan sarjana atau S1 menjadi kelompok dengan jumlah terbesar, yakni 155 orang.
Posisi berikutnya ditempati lulusan magister atau S2 sebanyak 119 orang. Adapun anggota DPR yang telah menyelesaikan pendidikan doktor atau S3 tercatat berjumlah 29 orang.
Selain itu, terdapat tiga anggota DPR dengan pendidikan Diploma III (D3). Sementara 63 orang lainnya tercatat sebagai lulusan SMA atau sederajat.
Berikut rincian latar belakang pendidikan 580 anggota DPR RI periode 2024–2029 berdasarkan publikasi BPS:
Tidak mencantumkan riwayat pendidikan: 211 orang (36,38 persen).
Sarjana (S1): 155 orang (26,72 persen).
Magister (S2): 119 orang (20,52 persen).
SMA atau sederajat: 63 orang (10,86 persen).
Doktor (S3): 29 orang (5 persen).
Diploma III (D3): 3 orang (0,52 persen).
LEBIH DARI SEPARUH ANGGOTA DPR TERCATAT MENEMPUH PENDIDIKAN TINGGI
Berdasarkan rincian data pendidikan, sebanyak 306 anggota DPR atau sekitar 52,76 persen tercatat telah menempuh pendidikan tinggi, mulai dari Diploma III (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3).
Jumlah tersebut diperoleh dari penjumlahan 3 lulusan D3, 155 lulusan S1, 119 lulusan S2, dan 29 lulusan S3.
Apabila penghitungan hanya mencakup lulusan sarjana hingga doktor (S1–S3), jumlahnya adalah 303 orang atau sekitar 52,24 persen dari total 580 anggota DPR.
Dengan demikian, angka 306 orang mencakup seluruh lulusan pendidikan tinggi dalam data tersebut, termasuk tiga anggota DPR lulusan D3.
211 ANGGOTA DPR TIDAK TERCANTUM RIWAYAT PENDIDIKANNYA
Salah satu hal yang cukup menonjol dalam data BPS adalah jumlah anggota DPR yang tidak memiliki keterangan pendidikan dalam publikasi tersebut.
Jumlahnya mencapai 211 orang atau sekitar 36,38 persen dari keseluruhan 580 anggota DPR.
Namun, angka tersebut tidak dapat langsung diartikan bahwa ratusan anggota DPR itu tidak memiliki pendidikan formal atau tidak pernah mengenyam bangku kuliah.
Istilah tidak mencantumkan pendidikan dalam data tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai jenjang pendidikan mereka tidak tersedia atau tidak ditampilkan dalam publikasi yang menjadi rujukan.
Karena itu, penting untuk membedakan antara tidak memiliki pendidikan dan tidak tercatat riwayat pendidikannya agar informasi tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman.
LULUSAN SMA TETAP MEMENUHI SYARAT MENJADI ANGGOTA DPR
Pendidikan tinggi bukan merupakan persyaratan wajib untuk menjadi anggota DPR RI. Peraturan perundang-undangan di Indonesia menetapkan bahwa calon anggota legislatif minimal harus menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota wajib memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau pendidikan lain yang sederajat.
Dengan ketentuan itu, seseorang yang hanya memiliki ijazah SMA tetap mempunyai kesempatan untuk menjadi anggota legislatif, selama memenuhi seluruh persyaratan pencalonan lainnya.
Artinya, gelar sarjana, magister, maupun doktor bukan menjadi kewajiban administratif untuk menduduki kursi DPR.
TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DPR TIDAK HANYA BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN
Terlepas dari perbedaan latar belakang pendidikan, setiap anggota DPR memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Salah satu tugas utamanya adalah menjalankan fungsi legislasi, yaitu membahas dan membentuk undang-undang bersama Presiden. Keputusan yang diambil melalui proses tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Selain itu, DPR mempunyai fungsi anggaran yang berkaitan dengan pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fungsi lainnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang serta kebijakan pemerintah. Melalui tugas tersebut, DPR memiliki peran dalam memastikan jalannya pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KUALITAS KERJA LEGISLATOR MENJADI HAL PENTING
Data pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029 memberikan gambaran mengenai beragamnya latar belakang akademis para legislator di Indonesia.
Meskipun tingkat pendidikan menjadi salah satu informasi penting, kemampuan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat juga berkaitan dengan pemahaman terhadap persoalan masyarakat, integritas, pengalaman, serta kemampuan mengambil keputusan.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan anggota DPR yang mampu menghasilkan kebijakan berkualitas, memperjuangkan kepentingan publik, serta menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab.
Dengan demikian, informasi pendidikan yang dipublikasikan BPS dapat menjadi salah satu bahan untuk memahami profil para wakil rakyat sekaligus mendorong perhatian publik terhadap kualitas kinerja lembaga legislatif.













Komentar