Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Rapat Paripurna DPR RI berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan agenda penting yaitu pelantikan lima orang anggota DPR yang akan menggantikan anggota dewan yang terpilih pada Pemilu 2024. Para pengganti antarwaktu (PAW) ini melangkah ke kursi legislatif setelah anggota sebelumnya diangkat menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin jalannya rapat dan menjelaskan bahwa penggantian ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada 21 Januari 2025. Keputusan tersebut berkenaan dengan pengangkatan antarwaktu anggota DPR dan MPR sisa masa jabatan 2024-2029.
Dalam kesempatan tersebut, Dasco bertanya kepada seluruh anggota dewan apakah mereka setuju untuk melakukan pelantikan tersebut. Jawaban serempak dari seluruh anggota DPR di ruang rapat adalah setuju.
Berikut adalah daftar anggota DPR yang dilantik sebagai pengganti antarwaktu (PAW) dalam rapat tersebut:
Mulyadi – Dapil Jawa Barat V, menggantikan Fadli Zon yang diangkat menjadi Menteri Kebudayaan.
Jamal Mirdad – Dapil Jawa Tengah I, menggantikan Sugiono yang terpilih sebagai Menteri Luar Negeri.
Aziz Subekti – Dapil Jawa Tengah VI, menggantikan Prasetyo Hadi yang kini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara.
Bimantoro Wiyono – Dapil Jawa Timur VIII, menggantikan Mochamad Irfan, yang kini dipercaya sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji.
H.T. Ibrahim – Dapil Aceh I, menggantikan Teuku Riefky Harsya yang diangkat menjadi Menteri Ekonomi Kreatif.
Dalam penutupan rapat, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyampaikan harapannya kepada para anggota dewan yang baru dilantik. Ia berharap agar mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan dedikasi.
“Dengan bergabungnya saudara-saudara, pelaksanaan tugas konstitusional dewan akan semakin diperkuat,” ujar Adies Kadir.
Pelantikan ini menandai langkah baru bagi lima anggota DPR yang siap menjalankan peran mereka dalam menyukseskan agenda legislasi di Indonesia, serta turut serta dalam memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Komentar