Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam rapat bersama Menteri Kesehatan dan Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025).
Jakarta(B-Oneindonesia.com)-Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut rata-rata kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak mematuhi prosedur operasional standar atau standard operating procedure (SOP) yang ditetapkan BGN.
Hal tersebut disampaikan Dadan dalam rapat bersama Menteri Kesehatan dan Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025).
“Dengan kejadian-kejadian ini kita bisa lihat bahwa kasus kejadian banyak terjadi di dua bulan terakhir dan ini berkaitan dengan berbagai hal dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama,” ucapnya.
“Seperti contohnya pembelian bahan baku yang seharusnya H-2, ada yang membeli H-4, kemudian juga ada yang kita tetapkan processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam, optimalnya 4 jam.”
Dadan menuturkan, dengan adanya kasus keracunan MBG di sejumlah daerah, BGN menutup sementara SPPG bermasalah sampai proses perbaikan dilakukan.
Dia juga menekankan kepada SPPG untuk memitigasi trauma yang timbul pada penerima manfaat.
“Oleh sebab itu penutupan bersifat sementara tersebut, waktunya tidak terbatas tergantung dari kecepatan SPPG mampu melakukan penyesuaian diri dan menunggu hasil investigasi,” kata Dadan.
Di sisi lain, dia mengungkapkan, di sejumlah daerah juga ditemukan tidak semua SPPG memiliki sanitasi yang baik.
“Sehingga memang kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi alat makan,” ucap Dadan.
Dadan menuturkan sterilisasi wajib dilakukan semua SPPG agar alat makan terbebas dari bakteri maupun virus yang bisa menimbulkan penyakit.
Selain itu, dia menekankan kepada SPPG, untuk menggunakan air galon dalam proses memasak dan air untuk mencuci diberi saringan.
“Kami sebenarnya sudah membuat peraturan, keputusan kepala badan terkait dengan persiapan sertifikasi yang dua yang akan kita lakukan, yaitu sertifikasi laik higienis dan sanitasi,” kata Dadan.
Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah menginstruksikan seluruh Dinas Kesehatan untuk membantu BGN dalam menjalankan program MBG.
Bantuan diberikan mulai dari melakukan pengecekan bahan makanan hingga cara memasak menu MBG.
“Lingkungannya (dapurnya) seperti apa, sampel pangannya seperti apa,” kata Budi.
Komentar