Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Kasus korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) memicu perdebatan sengit mengenai masa depan lembaga tersebut. Publik terbelah antara desakan untuk membubarkan BGN atau melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M Sarmuji, secara tegas menolak wacana pembubaran BGN dan lebih memilih jalur evaluasi mendalam.
Sarmuji memandang program MBG tetap memiliki urgensi tinggi bagi generasi muda, sehingga ia mendesak agar seluruh mekanisme pelaksanaannya dibenahi.
“Program MBG adalah program yang baik dan mulia. Niatnya benar, tujuannya jelas, dan manfaatnya bagi generasi muda sangat besar jika dijalankan dengan benar. Justru karena itu, kita tidak boleh membiarkan pelaksanaannya berjalan asal-asalan,” tegas Sarmuji pada Jumat (5/6/2026).
Ia menyoroti praktik lancung terkait jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merusak integritas pelayanan publik.
Sarmuji meminta BGN segera memberikan jaminan transparansi agar kepercayaan masyarakat terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto ini tetap terjaga.
“BGN harus bisa menjamin kepada publik bahwa tidak ada jual beli titik SPPG. Jika praktik ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tapi juga anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat langsung dari program ini,” tambahnya.
Selain isu korupsi, Sarmuji turut menyinggung keluhan masyarakat terkait kualitas makanan yang kerap tidak memenuhi standar gizi dan penyajian.
Ia menekankan bahwa hak setiap siswa untuk menerima makanan layak harus dipenuhi dan tidak boleh dikurangi oleh penyimpangan di tingkat pelaksana.
“Hak siswa atas makanan bergizi yang layak tidak boleh dikurangi sedikit pun. Kita sudah melihat banyak sekali konten yang beredar di media sosial, menampilkan makanan yang jauh dari kata layak. Ini bukan isu kecil. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap program Presiden,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, ia meminta audit total dilakukan dari hulu ke hilir, mencakup mekanisme distribusi, pengawasan, hingga penggunaan anggaran.
“Evaluasi harus dilakukan terhadap cara penyaluran, terhadap sistem pengawasan, terhadap seluruh rantai pelaksanaannya,” lanjut Sarmuji.
Di sisi lain, usulan radikal datang dari Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, yang mendesak pembubaran BGN pasca penetapan tersangka terhadap Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.
Guntur Romli menilai persoalan di lembaga tersebut bersifat sistemik dan tidak cukup diselesaikan hanya dengan penggantian posisi pimpinan.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Jumat (5/6/2026), ia menuliskan kecamannya terhadap dugaan kerugian negara yang mencapai angka fantastis.
“Tiga Pimpinan Korupsi. 10 Triliun Digarong? Harusnya BGN yang Dibentuk Jokowi itu Dibubarkan,” tulisnya.
Merespons polemik tersebut, Presiden Prabowo Subianto memastikan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah meski saat ini tengah menghadapi badai hukum.
Tantangan besar kini berada di pundak pimpinan baru BGN untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan tata kelola yang bersih serta akuntabel.
Komentar