Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad bersama tiga bupati di Kalsel yang gabung dengan Partai Gerindra di Hotel Galaxy Banjarmasin, Rabu (05/08/26).
Banjar (B-Oneindonesia.com) – Tiga kepala daerah atau bupati di Kalimantan Selatan bergabung ke partai penguasa, yakni Partai Gerindra.
Tiga bupati di Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak mau kalah dengan bupati di luar Kalimantan mereka bergabung dengan Partai Gerindra. Ketiga bupati tersebut masing – masing, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Samsul Rizal, dan Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Syafrudin Noor.
Bergabung atau masuknya ketiga orang bupati di Kalsel ini dilaksanakan di dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Gerindra se-Kalsel yang dihelat di Hotel Galaxy Banjarmasin, Rabu (5/8/2026) siang.
Penyerahan bendera dan KTA Partai Gerindra serta pengukuhan terhadap tiga orang bupati yang bergabung dengan Partai Gerindra dilakukan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam sambutannya Dasco mengatakan, bahwa dengan masuknya tiga orang kepala daerah atau bupati ke Partai Gerindra, maka itu akan menjadi energi bagi kader Partai Gerindra.
“Bergabungnya tiga kepala daerah ini diharapkan akan membuat pencapaian target kita pada Pemilu 2029 mendatang,” ujar Sufmi Dasco Ahmad yang juga Wakil Ketua DPR.
Dari berbagai sumber yang dihimpun menyebutkan, bahwa bergabungnya kepala daerah ke Partai Gerindra sering dinilai sebagai langkah strategi pragmatis. Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan kekuatan politik lokal dengan kekuasaan pusat, mengingat partai ini dipimpin oleh Presiden Prabowo.
Alasan Kepala Daerah Bergabung:
Kelancaran Anggaran
Memudahkan koordinasi program pembangunan dan aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah.
Keamanan Politik:
Meredam potensi gesekan atau pengawasan ketat dari pusat terhadap kebijakan di daerah.
Dukungan Kekuasaan:
Memperkuat posisi politik untuk menghadapi kontestasi pemilihan berikutnya.
Konsolidasi Elit:
Mengikuti arus mayoritas koalisi pemerintahan nasional agar roda pemerintahan lebih stabil.
Dampak bagi Partai dan Daerah
Penguatan Partai:
Memperkokoh jaringan Partai Gerindra di tingkat lokal dan persiapan menghadapi pemilu.
Potensi Oligarki:
Melemahkan fungsi kontrol oposisi di daerah karena kepala daerah dan kekuatan utama politik menyatu.
Risiko Akuntabilitas:
Fokus kepala daerah bisa bergeser dari melayani warga ke menjaga hubungan baik dengan elit partai.
Komentar