Dendam dan Karma

Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Karma itu nyata, kata anak-anak milenial. Saat kata “karma” terdengar di telinga, maka melintas pulalah wajah politikus senior Surya Paloh di benak. Beberapa waktu lalu konglo media yang juga nakhoda Nasdem itu tiba-tiba melemparkan jangkar raksasa berupa usulan kenaikan parliamentary threshold (PT) menjadi 7%.

Jangkar sudah menyentuh dasar laut, kapal sudah tertambat, tetapi dedengkot politikus lain yang diharapkan berduyun-duyun menaiki kapal berbendara Nasdem itu belum ada satupun yang menampakkan batang hidungnya. Tangga kapal masih sepi. Surya Paloh menunggu sambil menghisap cerutu.

Secara kalkulasi teknis, alasan Surya Paloh melempar isu 7% PT tentu mulia, yakni penyederhanaan sistem kepartaian. Tapi di balik retorika yang tenang dan tertata itu, kita mencium bau asap dari dapur yang sedang kebakaran.

Benarkah ini demi demokrasi yang sehat, atau sekadar upaya membendung laju “anak-anak muda” di PSI yang belakangan ini tampak begitu mengganggu tidur siang para politikus senior?

PT 7% itu berat Ferguso! Partai-partai papan tengah seperti PAN, Demokrat, PKB bahkan Golkar saja mungkin ogah mendukung ide ini. Angka 7% ini diduga karena percaya tinggi Surya Paloh sendiri yang di Pileg 2024 lalu berhasil melampaui angka 7% itu. Coba lempar 10%, mana berani!

Migrasi Massal, Dari Restorasi ke Solidaritas

Politik itu soal harga diri, bukan sekadar angka. Publik mencatat dengan cermat bagaimana satu per satu gerbong Nasdem mulai “loncat pagar” menuju pelukan PSI. Ini bukan sekadar perpindahan biasa, tapi migrasi simbolik yang melukai narasi “Restorasi” yang selama ini diagungkan Surya Paloh.

Fenomena “bedol kader partai” atau migrasi kader dari Nasdem ke PSI belakangan ini memang menjadi buah bibir di kalangan pengamat politik. Beberapa nama yang pindah bukan sekadar pengurus biasa, melainkan “tokoh papan atas.. atas segalanya asyik…” juga wajah lama yang cukup ikonik di Nasdem.

Sejumlah nama terkenal Nasdem yang telah resmi “loncat pagar” ke PSI antara lain:

1. Ahmad Ali.

Ini adalah kejutan terbesar. Ahmad Ali bukan orang sembarangan. Dia adalah Mantan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem. Sosok yang selama ini dikenal sebagai tangan kanan Surya Paloh dan menjadi motor penggerak partai di berbagai pemilu.

Kepindahannya ke PSI begitu fenomenal karena ia langsung didapuk menjadi Ketua Harian DPP PSI oleh Kaesang Pangarep pada September 2025. Tengil banget nih, Anak!

2. Rusdi Masse Mappasessu (RMS)

Tokoh kunci Nasdem di wilayah Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Selatan. RMS adalah Mantan Ketua DPW Nasdem Sulsel dan anggota DPR RI yang memiliki basis massa sangat kuat. Kepindahannya dianggap sebagai pukulan telak bagi lumbung suara Nasdem di Sulawesi. Ia menyatakan kepindahannya salah satunya karena mengikuti jejak anaknya yang juga aktif di PSI.

3. Bestari Barus

Mantan politisi senior Nasdem yang pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Nasdem di DPRD DKI Jakarta. Bestari dikenal sebagai singa podium yang vokal membela kebijakan partai di masa lalu. Ia secara terbuka menyatakan pindah ke PSI karena faktor kekagumannya pada sosok Jokowi yang dianggapnya lebih terwakili melalui DNA politik PSI.

4. Kristiawanto

Seorang akademisi dan praktisi hukum yang pernah menjabat sebagai Ketua DPP Nasdem bidang Hukum dan HAM. Ia termasuk dalam gelombang kader fungsional yang merasa bahwa visi perubahan yang diusung Nasdem mulai bergeser, sehingga memilih bergabung dengan PSI untuk mencari suasana baru.

5. Wibi Andrino

Meski tetap di lingkaran kekuasaan, dinamika internal menunjukkan pergeseran loyalitas kader-kader muda yang mulai melirik gaya komunikasi PSI.

Banyak kader lainnya di level daerah dan fungsional yang merasa bahwa “rumah restorasi” kini terlalu sesak dengan kepentingan lama, lalu memilih mencari udara segar di partai berlambang Gajah Unyu-unyu tersebut.

Wajar jika kemudian muncul spekulasi, apakah PT 7% ini adalah cara Paloh “menghukum” mereka yang pergi? Jika pintu rumah tak lagi menarik untuk ditinggali, maka jalan menuju senayan-lah yang dipagari tinggi-tinggi.

Namun, jika kita menarik garis waktu sedikit lebih jauh ke belakang, bukankah ini sebuah “dejavu” yang ironis? Kita tentu belum lupa bagaimana Nasdem saat baru lahir dan tumbuh besar. Mereka adalah “predator” ulung di bursa transfer politisi.

Masih ingat bagaimana kader-kader mapan dari Golkar, PDIP, hingga Demokrat diboyong masuk ke barisan biru-kuning? Saat itu, narasi yang dibangun adalah keterbukaan. Artis dan pesohor pun banyak dipikat.

Sekarang, ketika “senjata” yang sama digunakan oleh partai baru untuk mengambil kader mereka, mengapa aturannya ingin diubah?

“Politik hari ini adalah cermin dari apa yang kita lakukan kemarin. Jika dulu kita gemar memanen di kebun tetangga, jangan terkejut jika hari ini kebun kita yang didatangi pemetik lain.”

Usulan PT 7% ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa hanya “pemain besar” yang boleh berada di lapangan. Padahal, demokrasi yang sehat tidak diukur dari seberapa tinggi pagar yang dibangun, melainkan seberapa berkualitas gagasan yang ditawarkan.

Jika Surya Paloh terus memaksakan kehendak untuk menutup ruang bagi partai kecil , terutama yang dianggap “mencuri” asetnya, ia sesungguhnya sedang bermain-main dengan hukum alam yang paling purba dalam politik: KARMA.

Nasdem pernah menjadi penghancur kemapanan partai-partai tua. Kini, mereka tampak ketakutan menghadapi dinamika yang sama. Menaikkan ambang batas mungkin bisa menghentikan langkah PSI di atas kertas, tapi tidak akan pernah bisa menghentikan kesadaran pemilih yang muak dengan arogansi kekuasaan.

Sebab di akhir hari, politik bukan cuma soal siapa yang punya partai paling besar, tapi siapa yang masih punya nurani paling bersih.

Dan Karma, seperti biasanya, tidak pernah salah alamat.

Pepih Nugraha

Komentar