Muhammad Qodari memberikan keterangan pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai kritik dan tuntutan evaluasi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan bahwa program tersebut akan tetap dijalankan karena merupakan bagian dari visi dan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang telah memperoleh mandat melalui proses demokrasi.
Menurut Qodari, MBG tidak dapat dihentikan begitu saja karena menjadi salah satu program utama yang ditawarkan kepada rakyat sebelum Pilpres. Ia menilai berbagai tantangan dalam pelaksanaan program seharusnya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikannya.
Pemerintah juga menyatakan tetap membuka ruang kritik, masukan, dan pengawasan publik agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif serta tepat sasaran. Program ini sendiri ditujukan untuk membantu mengatasi persoalan gizi pada anak-anak dan balita yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
Efisiensi MBG bisa hemat APBN sekitar Rp1 triliun per-bulan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyampaikan bahwa efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp1 triliun setiap bulan.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, Qodari menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola implementasi Program MBG termasuk moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penghitungan ulang insentif, hingga fokus pada target penerima di kelompok paling membutuhkan.
“Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kemenko Pangan hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa (menghemat) Rp12 triliun,” kata Qodari.
Dia mengatakan terkait langkah inovasi lain dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan efisiensi keuangan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola MBG, menunggu kajian komprehensif dari badan tersebut yang akan dilakukan selama periode libur anak sekolah.
Beberapa evaluasi yang akan dilakukan termasuk terkait penghitungan insentif, jumlah SPPG dan optimalisasi penerima manfaat kepada ibu menyusui, hamil dan balita.
“Juga fokus ke depan pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal,” ujarnya.
Pemerintah sebelumnya juga telah memangkas pagu program MBG pada APBN tahun anggaran 2026 dari sebelumnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Diketahui, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6) menyampaikan bahwa MBG akan difokuskan kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.
Siswa SMA, terutama yang masuk dari kategori mampu, berpotensi tidak akan lagi menjadi target pemberian MBG.
Komentar