Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto. Gibran menyampaikan keinginan mundur.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama bapak presiden, bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Dia menyebut Prabowo belum memberi persetujuan. Dia mengatakan Prabowo memberi masukan ke Gibran.
“Namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dengan Bapak Wakil Presiden,” ujarnya.
Sebagai informasi, MK menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri. Selain itu, Mahkamah Agung juga memutuskan suket pendidikan Gibran tidak sah dan batal.
Kedua putusan itu memicu desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan. Sejumlah anggota DPR juga sudah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat terkait nasib Gibran.
Secara hukum tata negara, pengunduran diri secara sukarela dan pemberhentian melalui jalur pemakzulan merupakan dua proses berbeda yang tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan opini publik.
Apabila seorang wakil presiden mengundurkan diri, ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang paling lambat enam puluh hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden atas usul partai pengusung.
Sebaliknya, apabila ditempuh lewat jalur pemakzulan, usulan DPR harus melalui proses pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu sebelum diputuskan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
DPR Belum Putuskan Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat
Bersamaan dengan bergulirnya rumor pengunduran diri tersebut, DPR telah resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 melalui Rapat Paripurna pada Selasa, 10 November 2026.
Namun, pimpinan parlemen memastikan bahwa penggunaan Hak Menyatakan Pendapat belum diputuskan karena Dewan Perwakilan Rakyat belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah serta masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Komentar