Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Dalam sebuah podcast santai di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo yang diunggah Kamis 2 Juli 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka sesuatu yang selama ini hanya bergulir di lorong-lorong internal Kementerian Keuangan.
Presiden Prabowo Subianto, kata Purbaya, sudah memutuskan membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rapat terbatas. Bukan sekadar wacana. Bukan sekadar ancaman di awal. Keputusan sudah diambil.
“Oh, udah diputusin malah. Pak Presiden bilang, ‘Ganti, bubarkan.’ Saya ngerayu dia sedikit, ‘Pak, setahun ya Pak, biar saya beresin dulu,'” kata Purbaya menirukan percakapannya dengan Presiden.
Pengganti yang dimaksud adalah SGS — Société Générale de Surveillance, perusahaan inspeksi independen asal Swiss yang sudah beroperasi di lebih dari 100 negara. Jika pembubaran dilakukan, seluruh fungsi kepabeanan Indonesia akan dialihkan ke perusahaan asing tersebut, dan sekitar 16.000 pegawai Bea Cukai diberhentikan.
“Ini aja di-outsource, dia ngerjain semuanya, kita terima duit. Jadi orang pajaknya Bea Cukai pecat semua, kira-kira gitu, 16.000 saya rumahin,” kata Purbaya.
Purbaya mengaku berhasil meyakinkan Presiden untuk menunda eksekusi keputusan itu — dengan memberi jaminan bahwa ia sanggup membenahi Bea Cukai dalam waktu setahun. Berdasarkan hitungan CNN Indonesia, tenggat waktu itu jatuh pada September 2026 kurang dari tiga bulan dari sekarang.
“Saya baru rapat delapan bulan tapi sudah membaik sedikit karena ancaman Presiden jelas. Kalau dalam waktu setahun enggak ada perbaikan, Bea Cukai akan dibubarin diganti sama SGS,” kata Purbaya.
Perbaikan yang sudah dilakukan Purbaya tidak kecil. Pada Februari 2026, ia melakukan mutasi besar-besaran terhadap lebih dari 80 pejabat DJP dan DJBC serentak, termasuk penggantian 22 pejabat eselon II dan para kepala kantor wilayah serta kepala kantor di lima pelabuhan utama, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam, dan Sumatera Utara. Tujuh pegawai Kemenkeu ditangkap KPK pada awal 2026, empat di antaranya dari Bea Cukai.
Hasilnya terlihat. Penerimaan pajak pada Januari-Februari 2026 naik sekitar 30 persen. Presiden Prabowo bahkan memberikan apresiasi langsung di hadapan para pimpinan negara pada Maret 2026. Dalam rapat itu Prabowo menyatakan sudah melihat ada perbaikan dan tidak jadi menggantikan Bea Cukai dengan SGS.
“Biasanya dia selalu bilang, ‘Bea Cukai bubarkan, ganti SGS.’ Selalu begitu. Kemarin sudah beda,” kata Purbaya ketika melantik 1.585 pejabat Kemenkeu pada Maret 2026.
Tapi sikap Presiden itu bersifat kondisional, bukan penutupan kasus. Pembenahan harus terus berlanjut. Dan tenggat September 2026 tetap berjalan.
Dalam podcast yang sama, Purbaya mengungkap bahwa masalah di Bea Cukai belum bersih sepenuhnya. Praktik under invoicing dan impor ilegal masih dipantau bahkan di kantor-kantor yang pejabatnya sudah diganti.
“Sekarang yang Jakarta pun seperti itu sama, padahal pejabatnya baru. Ada yang monitor bahwa itu masih melakukan hal yang ini. Kita monitor terus. Udah kita obrak-abrik pun masih seperti itu. Yang jelas, nggak lama lagi kita tangkap,” kata Purbaya.
Tiga bulan ke depan akan menjadi masa paling menentukan bagi 16.000 pegawai Bea Cukai dan bagi kredibilitas reformasi birokrasi Indonesia. Ancaman pembubaran belum dicabut. Ia hanya ditunda — dan penundaan itu berakhir September 2026.
Komentar