Prof Dasco bersama Pimpinan DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menerima sekaligus audiensi dengan perwakilan Aliansi Merah Putih PPPK dan PPPK paruh waktu lintas profesi/teknis, di Gedung Nusantara III, Senayan, Kamis (03/09/26) .
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Pertemuan 10 forum PPPK dan PPPK paruh waktu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Kamis (3/9), membuat rencana demo besar-besaran gagal total.
Aksi 7 September 2027 yang digadang-gadang diikuti sekitar 35 ribu orang itu mendadak batal karena empat tuntutan massa langsung direspons cepat ditangani Dasco.
“Alhamdulillah, siang tadi sekitar pukul 14.00 WIB, kami diterima Pak Sufmi Dasco. Beliau menerima aspirasi kami dan berjanji akan merealisasikannya,” kata Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah, Kamis (3/9/2026).
Fadlun menceritakan, awalnya Kementerian Dalam Negeri mengundang 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu.
Dalam pertemuan yang berjalan alot ini akhirnya adem setelah Kemendagri dan Kepolisian memfasilitasi pertemuan dengan Sufmi Dasco.
Fadlun mengaku lega karena Sufmi Dasco bersedia memenuhi semua tuntutan dengan catatan datanya segera dimasukkan paling lambat 7 September 2026.
“Pak Sufmi minta datanya secepatnya dan ditunggu 7 September 2026,” tegasnya.
Adapun empat tuntutan massa sebagai berikut:
1. Angkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu semua jabatan (teknis, nakes, dan guru) tahun 2026
2. Angkat PPPK semua jabatan (teknis, nakes, guru) tanpa memandang usia menjadi PNS tahun 2027
3. Realisasikan pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK pada 2026
4. Alihkan sumber gaji ASN PPPK dari APBD ke APBN.
“Empat tuntutan ini menjadi poin utama perjuangan AMP. Saat ini sudah lebih dari 20 ribu orang yang mendaftar untuk ikut aksi 7 September 2026,” kata Fadlun.
Sebelumnya, Fadlun sempat menegaskan untuk tetap menggelar aksi 7 September 2026. Sikap tegas ini untuk menyuarakan empat tuntutan massa.
“10 forum PPPK dan PPPK paruh waktu tetap demo 7 September dengan membawa empat tuntutan. Tidak ada pembatalan,” kata Fadlun Abdillah kepada media, Kamis (3/9/2026) pagi.
Dia mengungkapkan, 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu yang diundang Kemendagri sebagai berikut:
1. Ketua Umum Asosiai Pegawai Pemerintan Perjanjian Kerja (AP3KI);
2. Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja (FK-BPPPN);
3. Ketua Umum Aliansi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Indonesia (A-PPPK PWI).
4. Ketua Umum Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Republik Indonesia (PPPPK-RI);
5. Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia;
6. Ketua Umum Penyuluh Agama Islam Indonesia;
7. Ketua Umum Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Indonesia (P-PPPK PW Indonesia);
8. Ketua Umum Forum Komunikasi Nasional Lintas Profesi Kesehatan (FORKOMNAS);
9. Ketua Umum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK);
10. Ketua Umum Aliansi Merah Putih.
Komentar