Perusahaan kontraktor nasional PT Bissot Jaya Pratama (BJP) menyampaikan permohonan dukungan dan perhatian atasi Penyelesaian Kewajiban Keuangan Proyek Karamba terkait proses penyelesaian administratif pembayaran senilai Rp9,2 miliar oleh PT Honghui Indo Energy Solutions (PT HIS) atas pekerjaan Central Process Facility (CPF) serta Camp Permanen pada Proyek Karamba di Kalimantan Timur. Sabtu [29/8/26]
Balikpapan(B-Oneindonesia.com) –Perusahaan kontraktor nasional PT BJP menyampaikan permohonan dukungan dan perhatian dari pemerintah terkait proses penyelesaian administratif pembayaran senilai Rp9,2 miliar oleh HBP Science & Technology Corporation LTD atau PT Honghui Indo Energy Solutions (PT HIS) atas pekerjaan Central Process Facility (CPF) serta Camp Permanen pada Proyek Karamba di Kalimantan Timur.
Tagihan Pembayaran atas pekerjaan Central Process Facilty (CPF) dan Camp Permanen Proyek Karamba di Kalimantan Timur tersebut saat ini masih dalam proses penuntasan bersama mitranya perusahan asing yakni HBP Science & Technology Corporation LTD/PT HIS, yang merupakan mitra dari PT Indosino Oil & Gas bagian dari ekosistem operasional di bawah pengawasan SKK Migas.
Direktur PT BJP, Syahrul, menjelaskan bahwa seluruh penyelesaian operasional dan penyerahan fasilitas pendukung telah dilaksanakan. Pihaknya berharap proses penyesuaian kewajiban keuangan yang telah berjalan sejak akhir tahun lalu dapat segera menemui titik terang agar operasional bisnis dapat kembali berjalan optimal.
“Penundaan pencairan dana tersebut memicu keterbatasan arus kas yang berdampak pada beberapa pemenuhan kewajiban internal,” kata dia, Sabtu 29 Agustus 2026.
Kondisi ini memengaruhi kelancaran penyetoran pajak ke negara yang diperkirakan sekitar Rp1,2 miliar, pemenuhan hak-hak tenaga kerja, serta penyelesaian kewajiban kepada para vendor lokal di daerah.
Menurut Syahrul, penyelesaian hak pembayaran ini sangat krusial bagi perusahaan agar dapat kembali menunaikan tanggung jawab perpajakan, menjaga kesejahteraan para pekerja, dan mendukung keberlanjutan usaha para mitra lokal yang terlibat dalam rantai pasok proyek.
Sebagai entitas bisnis yang memberdayakan sumber daya lokal, PT BJP berharap adanya pendampingan dan penanganan yang bijaksana dari pemangku kepentingan, termasuk Kementerian dan lembaga terkait guna menjamin kepastian iklim usaha yang kondusif bagi penyedia jasa nasional.
Fasilitas CPF Proyek Karamba sendiri merupakan bagian penting dari kegiatan penyediaan energi nasional yang telah beroperasi secara komersial sejak pertengahan tahun 2026.
Sejalan dengan pencapaian operasional tersebut, PT BJP menyatakan keterbukaannya untuk melangsungkan proses verifikasi atau peninjauan dokumen bersama secara transparan guna mencapai kesepakatan terbaik bagi semua pihak.
Melalui komunikasi ini, manajemen PT BJP mengapresiasi dialog yang telah berlangsung dan terus membuka diri untuk mencapai solusi musyawarah. Perusahaan berharap penyelesaian hak-hak administratif ini dapat segera dituntaskan dengan baik tanpa mengganggu keberlangsungan pasokan energi nasional.
Komentar