Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad bersama Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal setelah menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di Gedung DPR RI, Selasa (4/11/2025).
Jakarta(B-Oneindonesia.com) – Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di Gedung DPR RI, Selasa (4/11/2025). Audiensi tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam audiensi, AKSI meminta agar pemerintahan desa bisa dilibatkan dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Dasco mengatakan kepala desa menilai apabila program MBG melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perputaran ekonomi juga bisa dirasakan oleh desa.
“Begitu juga dengan MBG bahwa mereka minta keterlibatan dari BUMDes misalnya dan agar terkoordinasi dengan kepala desa supaya perputaran uang itu bisa di desa tersebut dan bisa timbulkan efek pendapatan dan kenaikan ekonomi,” kata Dasco usai audiensi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Dasco juga menyebut kepala desa menyatakan dukungannya terhadap sejumlah program dan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto, seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Oleh karena mereka mendukung, maka anggota Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia ini memberikan masukan-masukan yang diharapkan dapat menyukseskan program-program tersebut,” ucap Dasco.
Selain itu, para kepala desa juga menyatakan berbagai masalah terkait pengadaan tanah desa untuk membangun gerai koperasi untuk menjalankan program pemerintah.
Dasco mengaku pemerintah sudah memiliki beberapa solusi terkait permasalahan yang disampaikan para kepala desa. Pemerintah nantinya, kata Dasco, akan menyampaikan sejumlah opsi untuk pengadaan lahan desa.
“Bahwa ada beberapa solusi yang nanti akan disampaikan oleh pihak pemerintah kepada kepala desa sejauh dari informasi yang sudah kami dapat. Nah sehingga kemungkinan untuk tanah-tanah untuk membangun gerai tersebut sudah ada solusi. Begitu juga dengan MBG,” ucapnya.
DPR Dorong Pendataan Aset Negara, Akibat Program MBG Terkendala Lahan
Sufmi Dasco Ahmad menyoroti persoalan ketersediaan lahan di desa untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Koperasi Merah Putih.
Menurut Dasco, meski program MBG didukung banyak pihak termasuk Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), masih terdapat kendala teknis yang harus dibenahi, terutama terkait keberadaan tanah untuk pembangunan fasilitas pendukung program tersebut.
“Tidak semua desa itu memiliki tanah untuk membangun,” ujar Dasco usai menerima aspirasi dari AKSI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025)
Ia menyebut, Presiden telah meminta jajaran kepolisian hingga tingkat desa membantu melakukan pendataan terhadap lahan yang dapat dimanfaatkan.
Dalam jelang pendataan ini, Dasco menambahkan mencakup tanah milik instansi lain maupun aset pemerintah yang belum terkelola.
“Apakah ada tanah-tanah lain selain punya desa yang bisa dimanfaatkan untuk membuat gerai-gerai, itu sekarang sedang disisir. Kalau setelah didata masih ada yang belum tersedia, pemerintah akan memikirkan jalan keluarnya,” jelas Dasco.
Selain itu, Dasco mengatakan, usulan terkait kemungkinan pemanfaatan sebagian Dana Desa untuk pembangunan fasilitas MBG juga sedang dikaji lebih lanjut.
DPR akan melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, guna memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai aturan yang berlaku.
Lebih jauh, Dasco menyampaikan Satuan Pengawasan dan Pengendalian Gizi (SPPG) yang diketuai Menko Pangan Zulkifli Hasan telah dibentuk untuk memastikan implementasi MBG berjalan terkoordinasi di daerah.
Ia berharap, alur belanja dan kegiatan produksi pangan di desa dapat mendorong perputaran ekonomi lokal. DPR akan terus memantau pelaksanaan program-program tersebut, termasuk soal pemanfaatan lahan di kawasan hutan lindung yang menjadi perhatian sejumlah pihak di parlemen.
“Hal-hal seperti ini akan terus dimonitor oleh DPR,” ujar Dasco.
Komentar