Seluruh fraksi DPR RI menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2025 yang disampaikan pemerintah untuk dibahas lebih lanjut.
Jakarta, B-Oneindonesia – Semua fraksi DPR RI menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang disampaikan pemerintah untuk dibahas lebih lanjut.
APBN 2025 akan menjadi anggaran pertama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat ini ada sembilan fraksi yang berada di DPR RI yakni PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.
“Dengan demikian ke-9 fraksi telah menyampaikan pandangan fraksinya masing-masing. Tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi telah dijadwalkan pada Selasa, 4 Juni 2024,” ujar Pimpinan Rapat Paripurna, Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (28/5).
Meski demikian, ada beberapa catatan yang disampaikan. Misalnya dari PDI-P yang meminta pemerintah bisa menurunkan defisit anggaran tahun depan menjadi 0 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kebijakan defisit di APBN 2025 diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0 persen,” ujar Edy Wuryanto yang bertugas membacakan pandangan Fraksi dari PDI-P.
Selain itu, PDI-P beranggapan tidak seharusnya beban pemerintah lama diteruskan ke kepemimpinan yang baru.
“Pada APBN transisi tidak sepantasnya pemerintah lama memberikan beban defisit atas program-program yang merupakan RKP dan RPJMN atau program baru,” jelasnya.
Selanjutnya, dari fraksi PPP juga meminta kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang rencananya naik mulai 1 Januari 2025 menjadi 12 persen dibatalkan. Sebab, dinilai akan menurunkan daya beli masyarakat yang berujung pada tidak tercapainya target perekonomian.
“Fraksi PPP meminta pemerintah agar menunda kenaikan PPN 12 persen. Memang betul bahwa tarif PPN di Indonesia masih di bawah rata-rata PPN dunia termasuk OECD yang sebesar 15 persen, namun perlu diingat bahwa penerapan tarif PPN di Indonesia saat ini menggunakan skema single tarif,” terang Muhammad Aras yang bertugas membacakan pandangan Fraksi PPP.
Sementara, fraksi Gerindra dan Golkar mendukung program makan siang gratis Prabowo-Gibran yang dimasukkan dalam APBN 2025.
Komentar