Jakarta, b-Oneindonesia – Dalang penyebar dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpahankam) dengan anggaran sebesar Rp1.760 triliun untuk periode 2020 hingga 2024 akan diusut oleh Kementerian Pertahanan.
Jurubicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan Rancangan Perpres merupakan dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final. Dokumen tersebut juga bagian dari rahasia negara.
“Sehingga kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa political jealousy (kecemburuan politik),” ujar Dahnil dalam pernyataannya, Senin (31/5/2021).
Sebagai tindak lanjut, ia menyebut, Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas untuk mengusut pihak yang bertanggungjawab dalam menyebarkan dokumen tersebut ke publik.
“Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggungjawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik,” tekannya.
Dahnil menjelaskan, dokumen tersebut dibuat berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo kepada Prabowo untuk merinci alpahankam yang dimiliki Indonesia dalam 5 hingga 25 tahun ke depan.
Dengan kondisi alpahankam Indonesia yang 60 persen sudah tua dan usang, maka modernisasi sangat diperlukan.
“Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula modernisasi alpahankam melalui reorganisasi belanja dan pembiayaan alpahankam,” tambahnya.
Reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam ini, kata Dahnil, rencananya akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja alpalhankam lima renstra dibelanjakan pada satu renstra pertama, yaitu 2020 hingga 2024 sehingga postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044.
Dengan formula tersebut, maka pada tahun 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan.
“Apabila dianologikan, formula belanja ini ibarat membangun rumah. Kita membiayai pembangunan rumah dalam waktu tertentu kemudian jadi satu rumah yang ideal, bukan membangun secara mencicil pembangunannya, mulai dari jendelanya dulu, nanti ada duit lagi baru bangun pintunya dan seterusnya,” jelas Dahnil.
Terkait pembiayaan, Dahnil menjelaskan, bersumber dari pinjaman luar negeri. Selain itu, dipastikan tidak akan membebani APBN sehingga mengurangi alokasi belanja lainnya yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
“Karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN, dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan,” tutur Dahnil.
Tetapi ia menegaskan, formula tersebut masih dalam pembahasan dan bukan konsep yang siap diimplementasikan.
Menhan Prabowo Sampai Kini Belum Beli Alutsista, Nego Ke Mana-mana Biar Murah
Anggaran jumbo untuk belanja alutsista RI menuai sorotan. Anggaran fantastis hingga Rp 1.760 T diungkap pemerhati pertahanan Connie Bakrie. Namun, anggaran itu belum pernah dibahas di Senayan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut Prabowo belum melakukan pembelian alutsista hingga saat ini. Meskipun, Prabowo sudah mengunjungi berbagai negara.
“Kita sama-sama tahu bahwa itu baru perencanaan sampai dengan saat ini Pak Prabowo belum membeli alutsista,” kata Dasco di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/5).
“Pak Prabowo rajin ke pabrik-pabrik untuk mengecek peralatan, melakukan negosiasi-negosiasi supaya harganya murah. Nah, sehingga apa yang disampaikan (isu alutsista) itu saya pikir mesti dicek dulu kebenarannya,” sambungnya.
Lebih lanjut, Dasco mengatakan sebenarnya hal tersebut adalah rahasia negara sehingga mudah untuk memeriksanya.
“Wakil rakyat kita di Komisi I bisa ngecek lewat Menhan, Bappenas apakah benar ada anggaran yang besarnya segitu atau bagaimana,” urai Ketua Harian DPP Gerindra ini.
Nantinya, dikatakan Dasco, Komisi I juga akan meminta klarifikasi kepada Menhan terkait isu tersebut.
“DPR nanti ada waktunya untuk itu. Komisi I memang sengaja akan membuat rapat kepada Menhan untuk melakukan klarifikasi,” tegas Dasco.
Sebelumnya, Anggota Komisi I Muhammad Farhan juga mengatakan hingga kini belum ada pembahasan anggaran jumbo itu di Komisi I.
Analisa Orang Partai, Connie Rahakundini Bakri Menyesatkan
Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas angkat suara soal pernyataan pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengenai mafia alutsista.
Yan menyebut Connie membawa isu pertahanan negara menjadi politik. Yan pun terang-terangan membuka tabir mengenai latar belakang Connie di dunia politik.
“Connie Rahakundini Bakrie ternyata berpolitik sebagai anggota Dewan Pakar DPP NasDem,” kata Yan, Jumat (29/5/2021).
Dia menambahkan, Connie melakukan manuver kontraproduktif terhadap kebijakan pemerintah usai tragedi KRI Nanggala-402.
“Apa motifnya? Politik atau pesanan vendor alutsista yang terganggu akibat Prabowo bersih-bersih mafia alutsista?” kata Yan.
Yan menilai Connie tidak seharusnya membawa isu pertahanan ke politik.
“Pemerintah sedang fokus merencanakan modernisasi alutsista,” ucap Yan.
Yan juga menilai serangan kepada Prabowo sejak tragedi Nanggala terlihat jelas muatan politis.
“Opini yang berkembang liar di publik terkait dengan tenggelamnya KRI Nanggala-402 sudah mengarah pada kepentingan politik yang mungkin tujuannya adalah Menhan Prabowo. Pertanyaannya kenapa dan untuk siapa?” kata Yan.
Komentar