Jakarta, b-Oneindonesia – Penentuan stimulus ekonomi dan perlindungan kepada masyarakat di tengah wabah corona atau covid-19 diputuskan dalam sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari Senin (30/3/2020).
Salah satu keputusannya adalah memberikan tarif listrik khusus kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto, Senin (30/3/2020).
Dito mengatakan, bahwa pihaknya selalu berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk setiap langkah kebijakan yang akan diambil.
“Dalam setiap kali perkembangan, Kemenkeu ketika rapat dengan siapa pun, selalu meng-update kepada Komisi XI. Hal ini (tarif listrik) akan disampaikan pada sidang kabinet nanti dengan Presiden,” jelas Dito
Lebih lanjut Dito mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan ratusan triliun untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, juga untuk menstimulus dunia usaha.
“450-900 VA itu diskon 65%. Gratis itu yang mereka memakai 400-va, jumlahnya 24 juta gratis 6 bulan,” jelas Dito.
Kendati demikian, keputusan ini kata Dito masih terus dikaji oleh pemerintah dan harus menunggu keputusan Presiden Jokowi terlebih dahulu.
Dito juga menekankan kepada masyarakat, untuk tidak panik dalam menghadapi covid-19. Karena pemerintah bersama DPR terus melakukan komunikasi guna menyiapkan setiap langkah kebijakan yang akan ditempuh.
“Pokoknya pemerintah sudah akan memberikan paket penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi dalam menghadapi covid-19. Yang terdiri dari kondisi ekonomi, perlindungan masyarakat, kesehatan. Sudah dialokasikan anggaran cukup besar,” tegas Dito.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyampaikan akan mendukung pemerintah dalam memberikan keringanan tarif listrik di tengah wabah corona.
Direktur Pengadaan Strategis PLN Djoko Rahardjo mengatakan, keringanan tarif ini akan berlaku untuk semua sektor. Artinya baik rumah tangga miskin dan industri akan menikmatinya.”Kebijakan yang diusulkan untuk semua sektor,” ungkapnya, Jumat (27/03/2020).
Terkait mekanisme apa yang akan digunakan untuk industri dirinya menyebut masih dikomunikasikan dengan stakeholder. Dirinya juga belum bisa memastikan kapan karena ini menjadi ranah pemerintah.
Komentar