Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi tingkat tinggi percepatan rehabiliatsi Pulau Sumatera, Senin (25/5/2026).
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Sumatera. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut untuk membahas situasi terkini dan perkembangan pembangunan.
“Untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya membuka rapat koordinasi pada hari ini,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Selain itu juga hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Komandan Korps Brimob Polri, Kepala BP BUMN, hingga kepala lembaga dan BUMN terkait.
“Rapat koordinasi mengenai hal pembahasan situasi terkini terkait pascabencana Sumatera serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dibahas,” kata Dasco.
Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera telah merampungkan pembangunan 357 unit hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dikutip dari keterangan Satgas PRR pada Selasa (12/5), angka tersebut diperoleh berdasarkan data Satgas per 11 Mei 2026. Jumlah tersebut meningkat dibanding pada 8 Mei 2026 yang tercatat sebanyak 248 unit. Artinya, dalam tiga hari terakhir terdapat penambahan 109 unit huntap selesai atau naik sekitar 43,9 persen.
Secara keseluruhan, kebutuhan huntap di tiga provinsi mencapai 39.335 unit dengan 996 unit masih dalam tahap pembangunan. Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan terbesar, yakni 28.910 unit, disusul Sumatera Utara 7.601 unit dan Sumatera Barat 2.824 unit.
Keterlibatan Langsung DPR Menunjukkan Keberpihakan Negara Terhadap Masyarakat Terdampak Bencana
Rapat yang digelar di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026), mempertemukan unsur legislatif, kementerian strategis, kepala lembaga negara, hingga kepala daerah dari wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Dalam rapat tersebut, Dasco menegaskan bahwa fokus utama pemerintah dan DPR saat ini bukan hanya penanganan darurat, melainkan memastikan proses pemulihan berjalan menyeluruh dan terukur.
Ia menyampaikan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi penting agar rehabilitasi pascabencana tidak berjalan parsial. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai hunian, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur jalan, hingga pemulihan ekonomi pascabencana.
“Hari ini membicarakan mengenai hal pembahasan situasi terkini terkait pascabencana Sumatera serta perencanaan dari rehabilitasi dan rekonstruksi yang ada, kemudian langkah-langkah perencanaan,” kata Dasco dalam rapat tersebut.
Dasco yang turun langsung memimpin koordinasi lintas sektor dinilai menjadi sinyal kuat bahwa DPR ingin memastikan proses pemulihan tidak berhenti pada narasi empati, tetapi benar-benar dikawal sampai masyarakat kembali bangkit.
Rapat besar tersebut memperlihatkan keberpihakan nyata terhadap korban bencana. Keterlibatan aktif pimpinan DPR menjadi penting karena persoalan pascabencana sering kali butuh pengawalan politik dan pengawasan anggaran secara langsung.
Dasco menunjukkan bahwa negara tidak boleh lambat dalam urusan kemanusiaan. Kehadiran pimpinan DPR memimpin langsung rapat pemulihan Sumatera memperlihatkan keberpihakan kepada korban bencana,
Selama ini tantangan terbesar dalam penanganan pascabencana bukan hanya soal bantuan awal, melainkan keberlanjutan rehabilitasi. Banyak daerah terdampak bencana, menghadapi persoalan panjang mulai dari rumah rusak, sekolah yang belum pulih, akses kesehatan terganggu, hingga ekonomi masyarakat yang lumpuh.
Karena itu, koordinasi yang dilakukan Dasco bersama pemerintah sebagai langkah strategis untuk mempercepat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Yang dibutuhkan masyarakat sekarang bukan hanya bantuan simbolik, tetapi kepastian pemulihan. Ketika DPR ikut memimpin pengawalan, maka ada harapan proses rehabilitasi bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Pendekatan yang dilakukan Dasco juga memperlihatkan pola kepemimpinan yang tidak berhenti pada fungsi politik formal, tetapi masuk langsung ke isu-isu kerakyatan dan kemanusiaan.
Dalam situasi bencana, masyarakat membutuhkan kehadiran negara yang konkret dan dapat dirasakan secara langsung.
Koordinasi lintas kementerian yang dilakukan dalam rapat tersebut menjadi penting karena dampak bencana tidak berdiri sendiri. Persoalan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perumahan, hingga UMKM saling berkaitan dan membutuhkan solusi terpadu.
Kalau penanganannya sektoral, pemulihannya akan lambat. Karena itu rapat lintas kementerian, sangat penting. Dasco mencoba pastikan seluruh instrumen negara bergerak bersama.
Harapan hasil rapat tersebut segera diterjemahkan menjadi langkah teknis di lapangan, terutama terkait percepatan pembangunan hunian warga, pemulihan fasilitas publik, bantuan ekonomi masyarakat kecil, serta penguatan mitigasi bencana di wilayah Sumatera.
Momentum ini dapat menjadi model koordinasi nasional dalam menghadapi bencana besar di masa depan. Sinergi DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga teknis harus menjadi pola permanen agar respons negara lebih cepat dan terintegrasi.
Bencana tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Dibutuhkan kepemimpinan kolektif. Ketika pimpinan DPR turun langsung dan pemerintah bergerak bersama, publik melihat bahwa negara benar-benar hadir.
Komentar