Ketua DPD RI dan Wakil Gubernur NTT menyaksikan penandatangan MoU antara Kadin Jawa Timur dan Kadin Nusa Tenggara Timur, di Kantor Gubernur NTT, Rabu (24/3/2021).
KUPANG, B-ONEINDONESIA – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah daerah memfasilitasi dan membantu sebanyak mungkin produk lokal untuk bisa masuk dalam E-catalog daerah dan nasional. Sehingga produk lokal juga terserap dalam belanja pemerintah.
Pandangan tersebut disampaikan LaNyalla saat membuka Focus Group Discussion dengan tema Strategi Meningkatkan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kantor Gubernur NTT, di Kupang, Rabu (24/3/2021).
Pagi itu, LaNyalla hadir didampingi Senator asal NTT, Abraham Liyanto, Angelius Wake Kako dan Asyera RA Wundalero, serta Senator asal Aceh Fachrul Razi dan Senator asal Lampung Bustami Zainuddin. Kedatangan rombongan ke kantor Gubernur disambut Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, yang mewakili Gubernur Victor Laiskodat yang sedang berada di luar kota.
Ada beberapa solusi yang dikemukan oleh LaNyalla sebagai upaya meningkatkan Indeks Kemandrian Fiskal daerah. Salah satunya agar Pemprov NTT menangkap peluang ajakan Presiden Joko Widodo yang mengampanyekan cinta produk dalam negeri.
“Kalau dalam skup nasional kita mengenal kebijakan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri. Maka kalau di daerah, kebijakan tersebut bisa diadaposi dengan TKL atau Tingkat Komponen Lokal atau Daerah,” ungkapnya.
Namun, lanjut Senator asal Jawa Timur itu, persoalannya dalam proses belanja barang pemerintah, di mana barang yang dibeli harus sudah terdaftar di E-Catalog. Solusinya, Pemda harus membantu agar produk-produk lokal daerah bisa masuk dalam E-Catalog. Baik itu E-Catalog daerah, maupun E-Catalog nasional.
LaNyalla menilai dalam konteks tersebut, Pemda harus membantu dan memfasilitasi proses pendaftaran itu. Sebab, hal ini sangat penting untuk mengurangi dana belanja pemerintah daerah yang keluar ke daerah lain, karena barang yang ada di E-Catalog lebih banyak diproduksi di luar NTT.
“Saya kasih contoh kursi atau meja sekolah. Barang yang ada di E-catalog jelas produk yang sudah bermerk, dan pabriknya ada di Jawa. Pemda luar Jawa semua beli itu. Uang APBD mengalir ke Jawa. Tidak heran kalau Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa rata-rata tinggi,” paparnya.
Padahal, sambung LaNyalla tingginya PDRB pasti menyumbang angka Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan PAD adalah rumus hitung untuk Indeks Kemandirian Fiskal. PAD yang tinggi menyumbang angka kemandirian fiskal daerah yang tinggi pula.
“Memang ini tidak mudah, mengingat infrastruktur dan akses distribusi serta serapan kuantitas barang di Jawa jauh lebih baik. Tapi dengan konsep pembangunan Indonesia sentris yang digagas Presiden Jokowi, seharusnya daerah-daerah di luar Jawa mulai menyiapkan diri secara serius,” tukasnya.
Dalam kesempatan FGD tersebut, DPD RI juga menginisiasi penandatanganan MoU antara Kadin Jawa Timur dan Kadin NTT serta KADIN Institut di Jawa Timur dengan Universitas Citra Bangsa NTT.
“Kerja sama ini menjadi bagian dari salah satu upaya meningkatkan fiskal daerah, karena Kadin Jatim melalui Kadin Institut akan melakukan pelatihan kompetensi dan sertifikasi tenaga profesional dari NTT. Pelajar, Mahasiswa, Guru dan Dosen serta profesi lainnya,” ujarnya.
Menyambut MoU itu, Ketua Umum Kadin NTT yang juga Senator Abraham Liyanto berharap kerja sama itu nantinya akan membuat NTT mampu mengirim tenaga kerja profesional ke luar negeri untuk pekerjaan perawat di rumah sakit dan operator mesin serta alat berat di bidang konstruksi.
“Jadi selain mereka berpenghasilan lebih besar, harkat dan martabat bangs akita juga terangkat. Karena yang kita kirim ke luar negeri adalah tenaga ahli yang sudah bersertifikat standar dan kompeten,” pungkas Abraham.
Sebagai informasi, seperti dituturkan Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan, Kadin Institut sebagai organ Kadin Jatim telah mendapat lisensi dari BNSP untuk melakukan uji kompetensi dan pelatihan vokasi. “Knowledge ini yang akan kita transfer ke Kadin NTT,” ungkapnya.
Wagub NTT Minta Jangan Impor Garam, LaNyalla Minta Tata Suplay Chain dan Pangkas Biaya Logistik
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi meminta DPD RI ikut memperjuangkan harapan para petambak garam di NTT, agar pemerintah tidak mengimpor garam. Karena garam adalah salah satu potensi andalan provinsi tersebut.
Harapam Wagub Josef itu disampaikan saat memberi sambutan selamat datang kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan rombongan, yang hadir ke NTT dalam rangka membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Strategi Meningkatkan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (24/3/2021).
LaNyalla hadir bersama Senator asal NTT, Abraham Liyanto, Angelius Wake Kako dan Asyera RA Wundalero, serta Senator asal Aceh Fachrul Razi dan Senator asal Lampung Bustami Zainuddin.
“Terus terang kami minta dukungan kepada DPD RI agar menyampaikan kepada pemerintah agar jangan impor garam, tapi bantu serap garam kami di NTT. Provinsi ini punya potensi untuk menghasilkan 1 juta ton garam, dan itu bisa ditingkatkan lagi bila terserap,” ungkap Josef.
Namun, kenyataannya, sambung Josef, garam tidak terserap. Bahkan pemerintah memutuskan untuk impor. “Padahal kalau potensi ini tergarap, sudah menjadi salah satu bagian dari penyumbang meningkatnya indeks kemandirian fiskal daerah,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, LaNyalla mengakui bila selain pariwisata, pertanian dan perikanan budidaya, termasuk rumput laut, serta peternakan dan komoditas daging, produksi garam di NTT sangat bisa ditingkatkan. Dan bisa menjadi salah satu potensi andalan NTT.
“Sebut saja dua produk unggulan, daging sapi dan garam industri. Produk daging dan garam dari NTT harus bisa keluar dari NTT dengan biaya logistik yang murah. Dan untuk itu, mekanisme suplay chain manajemen harus ditata dengan baik oleh Pemda. Sehingga produk bisa sampai ke industri-industri yang menggunakan garam sebagai bahan baku, yang rata-rata berada di luar NTT,” paparnya.
Dikatakan LaNyalla gagasan Presiden Jokowi untuk membangun tol laut dan pembangunan akses jalan dan infrastruktur lainnya selama ini sebenarnya dimaksudkan untuk memangkas biaya logistik dan menata suplay chain manajemen.
“Hasil pembangunan dan kebijakan itu harus dimanfaatkan maksimal oleh Pemda. Sampaikan saja kalau di lapangan misalnya tidak berjalan. Atau, ada hambatan, atau ada yang menghambat,” ungkap mantan ketua umum Kadin Jatim itu.
Selain itu, dukungan Pemda dengan memaksimalkan koordinasi dengan instansi terkait, semacam BPPT harus intensif dilakukan. Hal itu perlu untuk membantu petambak garam menaikkan dan menjaga kadar NaCl di atas 97. Sehingga dapat diserap oleh industri. Selain dukungan dari Bank Daerah untuk permodalan.
“Kami di DPD RI sebagai wakil daerah tentu akan menyuarakan harapan yang disampaikan Pak Wagub tadi. Karena sudah tekad kami untuk bertindak sebagai Advokat Daerah. Apalagi tagline kami di DPD sudah jelas. Dari Daerah untuk Indonesia,” ujarnya.
Komentar