JAKARTA, B-ONEINDONESIA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kerja keras pasangan muda Asyahbana Adjid dan Amanda Nuraini yang berhasil mengembangkan usaha Tahu Krispi Fatmawati menjadi salah satu UMKM yang tetap bertahan di kala pandemi Covid-19. Bermodalkan uang Rp 30 juta untuk membuka satu outlet, kini Tahu Krispi Fatmawati sudah memiliki 30 outlet yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Hingga akhir tahun ini, mereka menargetkan membuka hingga seratus outlet. Siapapun bisa berkolaborasi dengan modal franchise per outletnya mencapai Rp 15 juta, sudah termasuk pelatihan bagi yang ingin membuka outlet,” ujar Bamsoet usai podcast Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) bersama Asyahbana Adjid dan Amanda Nuraini, di Jakarta, Kamis (18/3/21).
Ketua DPR RI ke-20 ini menilai, modal yang dikeluarkan untuk membuka franchise tidak terlalu besar, namun potensi usaha Tahu Krispi Fatmawati sangat besar. Mengingat tahu merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Bisa dinikmati bersama lauk pauk, maupun dinikmati sebagai cemilan ringan.
“Karena modal membuka franchisenya tidak terlalu besar, siapapun bisa ikut berkolaborasi. Khususnya para anak-anak muda yang ingin mengembangkan jiwa kewirausahaan,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan, kesuksesan Tahu Krispi Fatmawati tidak datang secara instan. Melainkan berkat kerja keras para foundernya. Bahkan Amanda Nuraini yang lulusan S2 dan mantan model ini rela memasak sendiri tahu krispinya, berpanas-panasan di depan kompor dan wajan besar berisi minyak goreng panas untuk menggoreng tahu krispi.
“Selain kerja keras dalam proses produksi, mereka juga memiliki kreatifitas dalam memasarkan produknya melalui media sosial. Sehingga masyarakat dengan cepat mengetahui keberadaan Tahu Krispi Fatmawati yang berada tak jauh dari stasiun MRT Haji Nawi,” ujar Bamsoet.
RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
KAMIS 18 MARET 2021
1. Jajaran Kepolisian berhasil mengungkapkan sindikat pemalsuan buku nikah di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Sedikitnya tujuh orang pelaku diduga terlibat dalam tindakan tersebut, respon Ketua MPR RI :
A. Meminta kepolisian untuk segera mengusut pemesan buku nikah serta sindikat pemalsu buku nikah tersebut, mengingat perbuatan tersebut dapat mencemarkan nama baik Kementerian Agama oleh karenanya polisi harus menindak tegas pelaku sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
B. Meminta pemerintah terkait, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) agar tetap mewaspadai tindak pidana pemalsuan buku nikah terutama Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan Kemenag memberikan panduan kepada masyarakat untuk dapat mengenali buku nikah asli, seperti dengan menjelaskan bahwa buku nikah yang asli terbitan Kemenag memiliki pengamanan berlapis diantaranya menggunakan kertas security printing, visible ink multicolor, serta ada bagian-bagian yang dicetak timbul menggunakan hologram yang sulit dipalsukan.
C. Mengimbau masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan dapat langsung datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahannya. Hal ini untuk menghindari agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan sindikat buku nikah palsu, karena biaya pendaftaran dan penghulu tidak mahal bahkan jika tidak mampu KUA dapat membantu.
D. Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenag mendorong penghulu maupun penyuluh agama yang bertugas di tengah masyarakat turut menyosialisasikan pentingnya mengakses layanan ke KUA. Supaya memperoleh kepastian bahwa nikahnya tercatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diakui oleh negara.
2. Sejumlah tantangan dihadapi dalam upaya percepatan program vaksinasi Covid-19. Selain keterbatasan vaksin, kesiapan infrastruktur pendukung dan sumber daya manusia (SDM) masih perlu ditingkatkan, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk dapat menyelesaikan sejumlah kendala/tantangan yang dihadapi dalam proses pemberian vaksinasi, disamping mengevaluasi sekaligus membenahi tata kelola program vaksinasi Covid-19, mulai dari pemenuhan stok vaksin, peningkatan infrastruktur pendukung hingga SDM. Hal tersebut penting untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
B. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk dapat menyiapkan beberapa skema guna mengejar jumlah penerima vaksinasi terkait tempat vaksinasi, sebaran vaksinator, dan upaya menekan kasus tunda vaksinasi, agar target pemberian vaksin yang ditetapkan pemerintah dapat dicapai.
C. Mendorong pemerintah untuk lebih gencar dan luas dalam menyampaikan infomasi tentang pelaksanaan dan tempat vaksinasi Covid-19, seperti dengan melakukan vaksinasi secara massal dengan cara vaksinasi bergerak dan di tempat, dan lokasi mudah dijangkau masyarakat.
D. Meminta komitmen pemerintah bekerja sama dengan semua pihak dalam memperbaiki pola komunikasi vaksinasi guna memberi pemahaman dan sukses dukasi vaksinasi kepada publik. Mengingat, masih adanya warga yang gagal paham dan menolak divaksinasi serta tingginya hoaks terkait vaksinasi.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Kesehatan masih defisit Rp 6,36 triliun untuk kondisi keuangan secara menyeluruh, respon Ketua MPR RI :
A. Meminta BPJS Kesehatan untuk mengutamakan dan memastikan tidak terjadi gagal bayar terhadap rumah sakit yang melakukan klaim, mengingat pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan tetap harus dilayani dan dapat berjalan dengan baik.
B. Meminta BPJS Kesehatan meningkatkan pengelolaan anggarannya dengan benar dan bertanggung jawab, salah satunya yaitu menyeimbangkan antara cash in dan cash out, sehingga dapat diatur antara aspek penerimaan dan pengeluaran BPJS kesehatan, agar dapat mencegah terjadinya gagal bayar terhadap klaim rumah sakit.
C. Meminta pemerintah mengkaji kembali struktur iuran peserta BPJS, sehingga dapat mencegah terjadinya defisit keuangan pada BPJS Kesehatan yang dapat berpengaruh pada keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat/JKN-KIS.
D. Mengimbau masyarakat agar berpartisipasi dan disiplin, serta aktif, tepat waktu dalam membayar iuran BPJS Kesehatan, sehingga dapat membantu keuangan BPJS Kesehatan yang ditujukan untuk optimalisasi pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan.
Komentar