Pimpinan Komisi II DPR-RI melakukan Rapat Konsultasi dan Koordinasi dengan Wakil Ketua DPR-RI Koordinator Politik, Prof.Dr.Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (03/06/26).
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebut Komisi II DPR RI akan menggelar rapat untuk membahas RUU Pemilu dalam waktu dekat. Untuk itu, Dasco meminta semua pihak tidak meragukan kesiapan parlemen dalam membahas RUU Pemilu.
Dasco mengaku pimpinan DPR RI telah bertemu dengan pimpinan Komisi II DPR RI. Dalam pertemuan itu, ia menyebut seluruh fraksi di Komisi II DPR RI sudah siap membahas RUU Pemilu.
“Pimpinan Komisi II menyatakan bahwa untuk RUU Pemilu itu, Komisi II dari semua partai yang ada sudah siap membahas perubahan-perubahan, baik naskah akademik maupun rancangan pasal demi pasal yang kemudian akan diubah,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Rabu (3/6/2026).
Kendati demikian, Dasco menilai tidak perlu ada keraguan terkait kesiapan DPR RI membahas RUU Pemilu. Bahkan, ia menyebut Komisi II DPR RI akan menggelar forum partisipasi publik dalam waktu dekat.
“Dalam waktu dekat, pimpinan Komisi II akan menggelar partisipasi publik yang tentunya akan lebih banyak menerima masukan untuk memperkaya hal-hal yang harus direvisi,” terang Dasco.
“Dan sudah berulang kali saya juga menyampaikan bahwa kita akan lebih berhati-hati, supaya kali ini tidak kemudian digugat dan dikabulkan oleh MK,” pungkasnya.
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut pihaknya mendapatkan arahan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk menghimpun masukan terkait RUU Pemilu ke seluruh pihak terkait.
Salah satu isu strategis yang menjadi kewenangan di Komisi II DPR-RI, untuk terus menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk memperkaya materi RUU Pemilu.
Dalam waktu dekat, Komisi II DPR RI melakukan roadshow ke Partai-Partai Politik Non-Parlemen serta berbagai organisasi/kelompok kemasyarakatan lain untuk mendapatkan masukan untuk Revisi RUU Pemilu.
“Penyusunan Draft RUU Pemilu tetap menjadi tugas Komisi II DPR-RI. Dalam menjalankan tugas tersebut, juga akan melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah, agar sejak awal ada kesamaan frekuensi dalam penyusunan materi, maupun time line yang dibutuhkan” ujarnya.
Komentar