Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) bertemu di rumah Bahlil, Jakarta, Minggu (28/12/2025). (Dok. Arief Rosyid)
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Berdasarkan foto yang dikirim Politikus Golkar Arief Rosyid Hasan, Senin (29/12/2025), tampak Dasco, Bahlil, Zulhas, Cak Imin duduk bersama di sebuah ruang tamu.
Arief Rosyid mengungkapkan pertemuan itu mendiskusikan agenda politik strategis ke depan.
“Silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan,” kata Arief kepada wartawan, Senin (29/12/2025).
Pernyataan ini diperkuat Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M.Sarmuji. Ia mengatakan, pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) adalah silaturahmi akhir tahun.
“Itu pertemuan silaturahmi akhir tahun,” kata Sarmuji Senin (29/12/2025).
Pertemuan tersebut digelar di rumah Bahlil di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Minggu (28/12/2025) kemarin.
Sarmuji meyakini pertemuan tersebut membicarakan banyak hal, termasuk persoalan politik.
“Namanya silaturahmi pasti banyak hal yang dibahas sebagai bahan pembicaraan. Mungkin ada masalah politik juga yang ikut terbahas,” ujarnya.
Silaturahmi ini disebut sebagai upaya memperkuat soliditas koalisi sekaligus membahas langkah bersama dalam mendukung dan menyukseskan program-program pemerintah ke depan.
Keempat tokoh tampak kompak dan santai. Mereka terlihat tersenyum saat sesi foto bersama, dengan suasana pertemuan yang berlangsung hangat dan akrab.
Pertemuan ini digelar di tengah mencuatnya isu wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Komisi II DPR juga mengaku siap membahas usulan itu dalam revisi UU Pemilu yang dimulai pada 2026.
RUU Pemilu telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan akan dibahas secara kodifikasi dengan sejumlah RUU politik lain. Hingga saat ini, ada dua RUU yang masuk di dalamnya, yakni RUU Pilkada dan RUU Partai Politik.
“Komisi II siap membicarakan hal tersebut dalam penyusunan perubahan UU Pemilu,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin.
Sejauh ini, hanya PDIP dan Demokrat yang dengan tegas menolak wacana tersebut.
Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengatakan PDIP menolak wacana ini karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan ada putusan MK yang mendukung pemilihan secara langsung.
“Tapi secara prinsip bahwa Undang-Undang Dasar kita sudah mengatakan Pasal 18 dipilih secara demokratis dan ada putusan MK yang dimaksud dengan demokratis adalah pemilihan secara langsung, itu aturan yang harus kita jaga bersama-sama,” kata Guntur, Selasa (23/12).
Sama dengan Partai Demokrat yang juga menolak wacana tersebut. Ketua Dewan Pakar Demokrat, Andi Mallarangeng mengatakan wacana ini sama saja dengan mengambil hak rakyat dan memberikannya kepada elite politik.
Bahlil Usul Koalisi Permanan
Sebelumnya Bahlil mengusulkan agar dibentuk koalisi permanen. Usul ini disampaikan saat berpidato di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak HUT Ke-61 Golkar.
“Lewat mimbar yang terhormat ini izinkan kami menyampaikan saran perlu dibuatkan koalisi permanen,” kata Bahlil di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat (5/12).
“Jangan koalisi on-off, on-off, jangan koalisi in-out, jangan koalisi di sana senang di sini senang, di mana-mana hatiku senang, sudah harus kita memiliki prinsip yang kuat untuk meletakkan kerangka koalisi yang benar,” sambungnya.
Menteri ESDM itu mengungkapkan hal tersebut karena berpandangan di pemerintahan Prabowo selama satu tahun ini sudah banyak membawa dampak baik ke masyarakat. Menurutnya, hal itu harus diperkuat dengan adanya stabilitas, termasuk stabilitas politik.
Komentar