Presiden Jokowi Resmikan Mubes X Pemuda Pancasila (PP)

Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila. Acara pembukaan digelar di Lagoon Garden, Hotel Sultan, Jakarta, pada Sabtu, 26 Oktober 2019.

Mengawali sambutannya, Kepala Negara menyampaikan terima kasih atas peran para kader Pemuda Pancasila di seluruh Tanah Air yang turut menjaga dan menyukseskan penyelenggaraan agenda-agenda politik nasional. Mulai dari pemilu, hingga pelantikan presiden dan wakil presiden yang telah berjalan dengan damai, tertib, dan lancar.

“Untuk itu saya dan Bapak K.H. Ma’ruf Amin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada keluarga besar Pemuda Pancasila karena saya tahu ada peran Pemuda Pancasila di dalamnya,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menjelaskan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Pada saat itu, Indonesia yang akan merayakan 100 tahun kemerdekaan berpotensi masuk 5 besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita per tahun Rp320 juta.

“Sebuah jumlah yang sangat besar. Itu kalau dihitung per bulan kurang lebih Rp27 juta per kapita per bulan,” imbuhnya.

Namun, Presiden Jokowi menjelaskan, untuk mencapai cita-cita tersebut tidaklah mudah. Menurutnya, dibutuhkan kerja keras, inovasi, dan pondasi yang kuat berupa toleransi, persatuan, persaudaraan, dan karakter kebangsaan yang didasarkan Pancasila.

“Oleh sebab itu pada kesempatan yang sangat baik ini saya titip Pemuda Pancasila saya yakin akan terus dan tetap menjaga Pancasila, menjadi motor bagi pengamalan Pancasila untuk memberi jalan bagi pencapaian Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara pembukaan Mubes X Pemuda Pancasila, antara lain Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo selaku Ketua Panitia Mubes, Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Selain itu tampak hadir juga sejumlah tokoh masyarakat dan ketua umum partai politik serta organisasi kemasyarakatan.