Jakarta, b-Oneindonesia – Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam meminta Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatan ketua umum. Pasalnya, pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung terhadap Airlangga dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah itu menunjukkan indikasi tidak bersih yang bisa berdampak terhadap partai.
Menurut Ridwan, pengunduran diri oleh Airlangga ini langkah yang tepat. Selain bisa menggunakan waktu untuk memperbaiki diri, Airlangga juga bisa menyelamatkan partai beringin yang sebentar lagi mengikuti Pemilu 2024.
“Airlangga harus mundur dari Ketum Partai Golkar,” kata Ridwan di Restoran Pulau Dua, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juli 2023.
Ridwan bercerita, Airlangga dulunya didapuk jadi Ketum melalui hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar untuk menggantikan Setya Novanto yang kala itu terjerat kasus korupsi E-KTP. Komitmen Airlangga saat itu, kata Ridwan, adalah menjadikan Golkar sebagai partai yang bersih.
“Kalau sudah dipanggil Kejaksaan 12 jam, apa itu masih bisa dikatakan bersih?” kata dia.
Ridwan menyebut dirinya sedianya siap mendukung Airlangga sebagai Ketum maupun calon presiden 2024 dari Golkar. Toh Dewan Pakar Golkar sebelumnya sudah mengeluarkan tiga rekomendasi yang mesti dijalankan Airlangga.
Rekomendasi itu terdiri atas permintaan kepada Airlangga untuk membentuk poros koalisi baru, mendorong Airlangga mendeklarasikan diri sebagai capres, serta menginstruksikan Airlangga turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan diri.
Kendati demikian, kasus yang menyeret nama Airlangga membuat Ridwan tak lagi ingin mengerahkan dukungannya. Menurut dia, pergantian Ketum mesti segera dilakukan demi menyelamatkan partai, salah satunya melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Adapun salah satu syarat menggelar munaslub adalah munculnya kesepakatan dari 2/3 DPD Golkar. Menurut Ridwan, jika 2/3 daerah tetap mempertahankan Airlangga seagai Ketum, maka Golkar akan hancur dan menjadi partai gurem.
“Ya silakan 2/3 pertahankan Airlangga. Hancur mereka semua. Turun di bawah 4 persen jadi partai gurem kalau DPD masih mempertahankan (Airlangga),” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diperiksa selama kurang lebih 12 jam oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Senin, 24 Juli 2023. Dalam pemeriksaan tersebut, Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku dicecar dengan 46 pertanyaan.
“Saya telah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya,” kata Airlangga usai pemeriksaan di Kejagung, Senin malam.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menjelaskan, dirinya enggan mengungkapkan secara detil setiap poin pertanyaan yang dilayangkan kepada politikus tersebut.
“Tentunya 46 pertanyaan tersebut itu sangat teknis sekali teknis penyidikan sehingga kami tidak bisa menyampaikan disini,” kata Kuntadi dalam konferensi pers di Kejagung, Senin malam.
Namun, Kuntadi memastikan, maksud dari permintaan keterangan dari Airlangga itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan penanggulangan tindak pindana korupsi dalam proses ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
Politikus Golkar Klaim Pengurus Daerah Takut Suarakan Munaslub
Wakil Ketua Organisasi DPD Partai Golkar Papua Max Richard Krey mengatakan para pengurus daerah sedianya ingin musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto segera digelar demi menyelamatkan partai. Kendati demikian, Max menyebut mereka ketakutan.
Musababnya, kata dia, pihak yang menyuarakan munaslub untuk melengserkan Airlangga, statusnya dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilihan Legislatif 2024 bakal terancam.
“Percaya atau tidak percaya, teman-teman daerah ini cuma takut bicara aja. Ketika mereka bicara, langsung dicoret dari nomor untuk DCT untuk jadi DPR. Mereka tetap angkat aja Airlangga Airlangga,” kata Max di Restoran Pulau Dua, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juli 2023.
Adapun Max hadir sebagai pembicara dalam acara diskusi yang digelar Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) bertajuk Selamatkan Partai Golkar.
Sebelum acara diskusi dimulai, kerusuhan sempat terjadi antara pihak GMPG dengan pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Tak hanya beradu mulut, kerusuhan turut menjalar jadi adu fisik dan sejumlah wartawan mengalami persekusi.
Max menjelaskan, jangankan hendak menyuarakan munaslub Golkar, gelaran diskusi hari ini pun sudah menuai ancaman.
“Apalagi mereka yang sekadang ada di parlemen dan mau maju lagi, bisa saja mungkin nomornya hilang, namanya hilang,” kata Max.
Max menyatakan perolehan suara Golkar kian hari kian merosot. Menurut dia, gerakan untuk menyelematkan partai mesti segera dilangsungkan.
Ia hakulyakin tanpa adanya sanderaan dari pusat, maka seluruh pengurus daerah pasti bersepakat meminta munaslub. Salah satu syarat untuk menggelar munaslub Golkar adalah disepakati oleh 2/3 DPD Golkar.
“Bahkan bukan 2/3, tapi 100 persen minta munaslub,” kata Max.
Pengurus daerah disebut masih patuh pada Airlangga
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar NTT Melki Laka Lena menyatakan hingga kini tidak ada satu pun DPD Golkar yang melontarkan rencana menggelar munaslub untuk melengserkan Airlangga Hartarto. Alih-alih munaslub, Melki mengatakan pengurus daerah tengah berfokus mengkonsolidasikan gerakan jelang Pemilihan Umum 2024.
“Jadi ya sampai saat ini pembahasan kami semacam tema-tema konsolidasi dan Pemilu. Tidak pernah atau tidak ada atensi kami untuk munaslub,” kata Melki di Gedung DPR RI, Rabu, 26 Juli 2023.
Oleh sebab itu, Melki mengaku kebingungan kala gagasan munaslub ini mencuat di luar, alih-alih di internal partai. Ia menegaskan pengurus daerah tetap tunduk dan loyal kepada Airlangga Hartarto.
Melki bercerita, gonjang-ganjing yang menerpa Golkar ini sedianya merupakan hal biasa. Jelang penentuan calon presiden dan calon wakil presiden, kata dia, dinamika semacam ini selalu terjadi.
“Bukan dari tahun ini, dari 2004 malah. Kalau kita cermati, setiap penentuan capres cawapres itu di Partai Golkar dinamika ini pasti terjadi,” kata dia.
Komentar