Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, merespon soal kabar rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Dasco, Prabowo memiliki hak untuk bertemu dengan siapapun tanpa meminta persetujuan dari pihak manapun. Sebab, pertemuan itu kabarnya merupakan gerakan sendiri dari Gerindra, yang memancing penolakan dari beberapa ketua umum partai yang tergabung di KIM.
“Yang pertama Prabowo bebas bertemu dengan siapa saja, tanpa harus minta persetujuan yang lain,” kata Dasco, Minggu (26/1/2025).
Saat ditanya perihal apakah ada syarat khusus dari PDIP untuk masuk ke pemerintahan Prabowo, dia memastikan belum ada pembicaraan apapun.
“Yang kedua belum ada pembicaraan mengarah ke koalisi, apalagi syarat-syarat tertentu,” ujarnya menambahkan
Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani tak menampik ataupun mengamini, soal kabar belum satu suaranya partai di KIM perihal rencana pertemuan itu.
Tapi dia membenarkan kalau proses pendekatan alias PDKT memang atas inisiasi Gerindra. Dia juga menyatakan tidak perlu dipersoalkan siapa inisiatornya entah itu Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, atau sosok lainnya.
“Keperluan ketemu keduanya (Prabowo-Megawati) saya kira jangan bertanya tentang siapa yang menginisiasi,” ujar Muzani kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).
Muzani mengibaratkan pertemuan dua tokoh ini dengan secangkir kopi. Menurutnya, yang penting adalah isi pembicaraan dari pertemuan.
“Nanti kalau terjadi pertemuan itu, kalau kita minum kopi yang penting itu enak rasanya kopi, jangan bertanya siapa yang bikin kopi karena kalau sudah siapa yang bikin kopi nanti rasanya berbeda karena cara ngaduk pun berbeda-beda,” kata dia.
Beredar kabar, Gerindra yang bergerak sendiri memancing penolakan dari beberapa ketua umum partai yang tergabung di KIM. Demokrat ditengarai salah satunya. Dugaan ini terlihat dari pernyataan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang sempat menyindir PDIP. Menyiratkan ketidaksetujuan bila banteng moncong putih merapat ke koalisi.
Saat berpidato dalam acara Perayaan Natal dan Tahun Baru Partai Demokrat, di TMII, Jakarta Timur, Selasa (21/1/2025), AHY bercerita pengalaman partai berlambang Mercy ini sempat dijegal nyaris satu dekade pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
AHY menerangkan ketika oposisi, Partai Demokrat sejatinya ingin masuk ke pemerintahan namun ada yang menjegal.
“Setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu, jalan kita ditutup. Betul? Poltik memang seperti itu. Tidak ada perlu disesali, tapi memang tidak mudah,” ucap dia.
Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jovan Latuconsina mengatakan partainya berkomitmen menjaga kesuksesan pemerintah selama satu ke depan. Dia menegaskan, Demokrat mendukung penuh pemerintahan Prabowo. Termasuk ketika Prabowo ingin agar PDIP masuk ke pemerintahannya.
“Kami meyakini betul apa yang menjadi visi misi program Pak Prabowo untuk Indonesia. Untuk itu, kami juga mendukung penuh, siapapun, elemen bangsa manapun yang diajak Pak Prabowo untuk berjuang bersama. Baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan,” jelasnya.
Komentar