Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Empat lembaga telah merilis hasil surveinya terkait kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah memasuki tahun keduanya, tepatnya pada Selasa (20/10/2026) lalu.
Lembaga yang dimaksud yaitu Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Parameter Politik Indonesia (PPI), Poltracking, dan yang terbaru dari Voxpol Center Research and Consulting.
Adapun keempat lembaga ini merilis hasil survei yang cukup berbeda satu sama lain.
Lalu seperti apa hasil surveinya? Berikut ulasannya.
SMRC
Berdasarkan hasil survei SMRC, sebanyak 44,5 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Prabowo dalam dua tahun ini.
Sementara responden yang cukup puas dan tidak puas sama sekali mencapai 53,4 persen.
Tren tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo berdasarkan survei yang dilakukan SMRC, memang terus mengalami penurunan.
Menurut data SMRC, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo menurun tajam hingga 37,5 persen hanya dalam waktu setahun.
“Dalam setahun terakhir, yang merasa sangat/cukup puas dengan kinerja Presiden Prabowo turun dari 81,2 persen di survei November 2025 menjadi 44,5 persen di survei terakhir pada Oktober 2026” ujarnya.
Sebaliknya, dalam periode yang sama, yang merasa kurang/tidak puas naik dari 16 persen menjadi 53,4 persen,” jelas SMRC dalam surveinya yang dirilis pada Sabtu (17/10/2026).
Dari data tersebut, SMRC menyimpulkan anjloknya tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo karena memburuknya kondisi ekonomi hingga penegakan hukum di Indonesia.
Pada aspek ekonomi, total sebanyak 50,8 persen responden menyatakan kondisinya buruk atau sangat buruk. Hanya 17,4 persen responden yang menyatakan baik.
Lalu, pada aspek pemberantasan korupsi, 38,5 persen responden menilai pemerintah gagal untuk melakukannya.
Tak cuma itu, publik juga menyoroti implementasi program unggulan Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dianggap buruk.
Sebanyak 61,4 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas sama sekali terhadap implementasi MBG.
Kemudian, total 71 persen warga merasa kurang atau tidak yakin akan berkembangnya KDKMP di wilayah mereka.
Adapun survei SMRC ini digelar pada 1-10 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.2113 responden yang dipilih secara acak. Sementara, proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dan telepon.
Untuk margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
PPI
Berbeda dengan SMRC, hasil survei dari PPI justru menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo justru di atas 50 persen, tepatnya, 65,4 persen.
Survei ini dilakukan pada 26 September-6 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Adapun metode sampel yang digunakan yakni multistage random sampling. Margin of error kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
“Jika digabungkan yang sangat puas dengan yang puas itu totalnya ada 65,4 persen” jelasnya.
Sedangkan ada sekitar 32,5 persen yang tidak puas dan sangat tidak puas dengan kinerja pemerintahan secara umum.
Sementara yang menjawab tidak tahu dan tidak menjawab itu adalah 2,1 persen,” kata Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno dalam pemaparannya secara daring pada Minggu (18/10/2026).
Poltracking
Senada dengan PPI, hasil survei dari Poltracking juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran di atas 50 persen atau tepatnya 55,3 persen.
Survei ini dilakukan pada 30 September-7 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.220 responden.
Metode sampel yang digunakan yaitu multistage random sampling. Sementara, margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran ini merupakan kombinasi dari pernyataan responden berupa cukup puas sebanyak 47,5 persen dan sangat puas sebanyak 7,8 persen.
Sementara, sebanyak 40,9 persen responden menyatakan kurang puas/sangat tidak puas.
Mengacu pada hasil surveinya, tren tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran terus menurun.
Pada survei yang dilakukan pada Oktober 2025, tingkat kepuasan publik masih di angka 78,1 persen.
Sementara, penurunan paling signifikan pada Juli 2026 di mana tinggal 58,4 persen responden yang menyatakan puas.
Beberapa faktor yang membuat responden menyatakan puas dengan pemerintahan adalah bantuan yang tepat sasaran, program MBG, dan ekonomi yang stabil.
Sementara, beberapa alasan responden menyatakan tidak puas yaitu ekonomi belum stabil, mahalnya harga kebutuhan pokok, dan banyak bantuan tidak tepat sasaran.
Voxpol
Voxpol merupakan lembaga yang baru saja merilis hasil surveinya pada Kamis (22/10/2026).
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 63,1 persen.
Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan Voxpol pada 3-12 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden.
Metode yang digunakan dalam survei yakni wawancara tatap muka dengan aplikasi i-Voxpol dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
“Ketika kita tanya Ibu/Bapak/Saudara percaya dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini, itu level confidence-nya adalah 63,1 persen baik yang percaya 56,4 persen lalu kita collab dengan yang sangat percaya 6,7 persen,” kata Pangi dalam pemaparannya
Sementara responden yang kurang percaya sebanyak 29,3 persen, sangat tidak percaya 6,4 persen, dan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 1,2 persen.
Secara lebih rinci, Pangi menuturkan, responden yang menyatakan percaya dan paling percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berasal dari Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 88,4 persen.
Lalu disusul responden dari Sulawesi sebanyak 76,7 persen dan kombinasi responden dari Maluku serta Papua sebanyak 72,6 persen.
Sementara, responden yang paling tidak percaya dengan pemerintahan Prabowo-Gibran berasal dari wilayah DKI Jakarta dan Banten yaitu sebanyak 54,4 persen.
Di sisi lain, berdasarkan latar belakang pendidikannya, responden yang percaya akan pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan lulusan SD sebanyak 66,8 persen.
Lalu diikuti responden yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal sebanyak 66,7 persen dan lulusan SMP sebanyak 66 persen.
Kemudian, ketika mengacu pada penghasilan, responden yang percaya akan pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu yang mendapatkan upah pada rentang Rp700 ribu-Rp1 juta sebesar 67,8 persen.
Selanjutnya diikuti oleh responden berpenghasilan Rp1-1,5 juta sebanyak 67,7 persen serta Rp1,5-Rp2 juta sebanyak 63,9 persen.
Namun, yang paling banyak tidak percaya akan pemerintah Prabowo-Gibran yaitu responden dengan penghasilan di atas Rp5 juta yakni sebanyak 66,7 persen.
Komentar