Jakarta, b-Oneindonesia – PDI Perjuangan (PDIP) dan Gerindra sama-sama melihat bahwa tensi wacana amandemen UUD 1945 sebaiknya diturunkan atau dilambatkan terlebih dahulu. Sebab yang lebih utama saat ini adalah penanganan Covid-19. Hal itu terungkap dari pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan pimpinan kedua partai, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (24/8/2021).
Hasto menjelaskan, amandemen terbatas UUD 1945 merupakan isu penting. Bahkan itu sejalan dengan Keputusan Kongres V PDIP demi mendorong adanya haluan negara yang diatur di dalam konstitusi. Gagasan amandemen terbatas itu menjadi keputusan kongres, bersama dengan gagasan untuk melakukan perubahan undang-undang pemilu, termasuk UU pemilihan presiden.
Walau demikian, Hasto mengatakan PDIP sadar sepenuhnya bahwa dalam implementasinya, setiap gagasan juga harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada.
“Pandemi Covid-19 ini membuat kemudian kami berpikir bahwa apa pun, skala prioritas saat ini adalah gotong royong di dalam mengatasi pandemi ini,” kata Hasto.
Pihaknya menilai kehidupan perekonomian rakyat saat ini terkena dampak pandemi secara langsung.
“Sehingga atas hal tersebut, Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati, terkait amandemen, sudah menegaskan bahwa kebijakan PDI Perjuangan adalah slowing down, terkait dengan amandemen UUD’45,” beber Hasto.
“Karena dalam upaya untuk membantu rakyat dalam mengatasi pandemi ini diperlukan suasana kehidupan politik yang kondusif, sehingga yang lebih didorong adalah membangun energi positif, energi gotong royong bagi kepentingan bangsa dan negara jauh di atas kepentingan partai politik,” tambah Hasto.
“Jadi terkait dengan amandemen, sekali lagi kebijakan yang diambil PDIP adalah slowing down dulu, karena skala prioritas kita adalah masalah pandemi ini,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Bagi Gerindra, pada 2045 nanti, umur Indonesia genap satu abad. Dan hingga saat ini, Indonesia belum pernah memiliki desain 1 abad Indonesia itu. Baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Seharusnya, itu ada desainnya, termasuk alat yang diperlukan untuk mencapainya.
“Kita Republik Indonesia dimerdekakan. Bukan hanya untuk 100 tahun, tapi untuk 200 tahun, 300 tahun, dan beratus-tahun yang akan datang. Itu sebabnya kemudian haluan negara yang dipikirkan itu menjadi pemikiran para pemimpin kita supaya desain negara yang panjang bisa menjadi berkesinambungan,” urai Muzani,
Dia mengaku isu ini dibicarakan juga di dalam pertemuan di antara pimpinan kedua partai.
“Tetapi sekali lagi, akhirnya kita menunggu beberapa hal yang sedang dipersiapkan oleh MPR,” kata Muzani.
Hadir dalam pertemuan dua pimpinan itu, jajaran DPP PDIP dipimpin Hasto, Komarudin Watubun, Yasonna Laoly, Utut Adianto, Eriko Sotarduga, Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat, Sri Rahayu, Bambang Wuryanto, Sadarestuwati, dan Nusyirwan Soedjono.
Sementara Sekjen Gerindra Ahmad Muzani datang bersama sembilan orang jajaran pimpinan di DPP Gerindra. Di antaranya Prasetio Hadi, Puti Sari, Susi Marleni, Andre Rosiade, dan Moreno Soeprapto.
Komentar