Ketua PDIP Puan Maharani dalam penyampaian materi ‘Kebijakan dan Strategi Politik Partai Penyeimbang di Rakernas I sekaligus perayaan HUT ke-53 PDI Perjuangan di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (11/1/2026)
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan sikapnya partainya sebagai penyeimbang pemerintahan Prabowo-Gibran. Kepada ribuan kader Banteng, Puan memaparkan makna dan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang.
“Posisi partai politik di luar partai-partai kabinet pemerintah pada dasarnya adalah penyeimbang kekuasaan dalam sistem demokrasi. Perannya adalah mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat,” kata Puan.
Hal itu dikatakan Puan dalam penyampaian materi ‘Kebijakan dan Strategi Politik Partai Penyeimbang di Rakernas I sekaligus perayaan HUT ke-53 PDI Perjuangan di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (11/1/2026).
Bagi PDI Perjuangan, kata Puan, posisi sebagai partai politik penyeimbang bukanlah posisi pasif, apalagi sekadar menunggu keadaan. Menurutnya, penyeimbang berarti hadir secara aktif menjaga arah perjalanan bangsa agar tetap setia pada cita-cita kemerdekaan.
“Kita mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, namun kita juga berkewajiban mengingatkan ketika kekuasaan mulai menjauh dari nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kedaulatan rakyat,” ujarnya.
“Inilah watak PDI Perjuangan sejak awal: yaitu setia pada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ketua DPR RI ini mengatakan, pembangunan tetap harus berjalan terus maju bagi kesejahteraan rakyat.
“Apakah karena kita tidak menjadi pemerintah, pembangunan harus berhenti? tentu saja tidak! Oleh karena itu kita harus mengawal secara kritis jalannya pemerintahan agar dari waktu ke waktu rakyat merasakan hidupnya semakin baik,” ujarnya.
Secara umum, kata Puan, tujuan PDI Perjuangan sebagai Partai Penyeimbang ada tiga, yakni menjaga agar jalannya Pemerintahan Negara sesuai dengan konstitusi dan kepentingan publik, menjaga agar pembangunan nasional tetap dapat berjalan maju untuk kesejahteraan rakyat, dan memposisikan partai agar memiliki relasi politik yang strategis.
Puan juga mengingatkan kembali misi PDI Perjuangan dalam membumikan Pancasila, yang intisarinya adalah gotong royog, sebagaimana Pidato Bung Karno, 1 Juni 1945. Semangat gotong royong tersebut yang digunakan PDI Perjuangan untuk membangun Indonesia.
“Pidato 1 Juni 1945 Bung Karno adalah identitas kita, DNA kita, yang akan selalu menjadi panduan kita bersama dalam berjuang untuk Indonesia,” ujarnya.
Puan Ajak Kader PDIP untuk Tetap Kritis Tapi Juga Solutif
Puan Maharani memberi penjelasan praktis kepada ribuan kader Banteng bagaimana beperan sebagai partai penyeimbang. Menurut Puan, sikap Politik sebagai partai penyeimbang adalah kritis, cerdas, solutif dan kerakyatan.
Puan menjelaskan, kritis berarti memiliki analisa yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, fokus pada substansi dan bukan menyerang personal.
“Kritis juga berarti kita berpikiran terbuka dan objektif. Kita juga harus tahu, apakah permasalahan saat ini juga disebabkan oleh kekuasaan yang kita miliki di masa lalu? Sehingga kita harus bijaksana dalam menyampaikan kritik,” kata Puan.
“Kritis tidak berarti selalu menolak apa yang disampaikan pemerintah. Kita mendukung yang baik dan mengkoreksi serta menyempurnakan yang tidak baik,” tegasnya.
Selanjutnya, kata Puan, cerdas berarti kemampuan untuk menempatkan dan memperjuangkan kepentingan secara efektif, rasional, dan bermartabat, bahkan dalam situasi politik yang tidak kondusif sekalipun. Kecerdasan tidak ditunjukkan melalui reaksi emosional atau konfrontasi tanpa arah.
“Melainkan melalui ketepatan membaca situasi, kecermatan memilih strategi, serta konsistensi dalam menjaga tujuan. Sebagai Partai Penyeimbang maka kecerdasan adalah kemampuan mengubah keterbatasan menjadi daya tawar, tekanan menjadi peluang, dan perbedaan menjadi penyeimbang,” paparnya.
Ketua DPR RI ini memberikan contoh kecerdasan ini dalam konteks politik di DPR RI. “Di DPR RI, satu Fraksi PDI Perjuangan berhadapan dengan tujuh Fraksi lainnya. Tanpa kehadiran Fraksi PDI Perjuangan, setiap Rapat dapat menjadi sah. Dalam kondisi seperti ini, kita harus cerdas menjaga posisi Fraksi agar tetap diperhitungkan,” ujarnya.
Sebagai Partai Penyeimbang, lanjut Puan, para kadernya diharapkan juga tidak hanya bisa menyampaikan kritik akan tetapi juga solusi.
“Jangan mengkritik kalau tidak punya solusi; mengapa solusi menjadi penting? Solusi menjadi penting karena kita pernah menjadi partai pemerintah, sehingga memahami secara nyata kompleksitas pengambilan kebijakan dan tantangan pembangunan nasional,” ujarnya.
“Pengalaman tersebut menempatkan kita pada posisi yang tidak hanya berhak mengkritik, tetapi juga berkewajiban menawarkan alternatif solusi kebijakan. Dengan demikian, maka kita tetap memiliki komitmen agar pembangunan nasional tetap bergerak maju dan tidak mundur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Puan menegaskan, kenyataan bahwa PDI Perjuangan tidak berada dalam jajaran partai pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan, apalagi mendorong, arah pembangunan nasional yang keliru dan pada akhirnya mengorbankan kesejahteraan rakyat demi kepentingan politik jangka pendek.
“Perbedaan posisi politik tidak menghapus tanggung jawab moral dan kebangsaan terhadap masa depan rakyat dan negara,” tegasnya.
Sebagai Partai Penyeimbang, kata Puan, keberadaan PDI Perjuangan akan bermakna apabila berpijak pada dukungan dan keberpihakan yang nyata kepada kepentingan rakyat.
“Tanpa orientasi tersebut, peran penyeimbang akan kehilangan arah dan menjadikan partai sibuk mengurus kepentingannya sendiri, terjebak pada manuver internal yang terpisah dari kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Puan menegaskan, tujuan kerakyatan ini yang harus selalu diingat para kader PDI Perjuangan agar saat ada permasalahan rakyat yang dihadapi, “maka akan fokus kepada solusi dan bukan hanya sibuk berbunyi.
“Ini penting agar kita tidak terjebak pada ambisi, tidak terjebak pada emosi pribadi, melainkan kita Insya Allah bisa terus menjalankan posisi penyeimbang yang berdasarkan pada ideologi dan berorientasi pada solusi atas persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia,” ujarnya.
Hal ini, kata Puan, seperti yang kita lakukan dengan membantu para korban bencana di Sumatera.
“Di situ kita langsung bergerak, dan bukan hanya berteriak. Seperti yang Ibu Ketua Umum sampaikan bahwa membantu korban bencana adalah urusan kemanusiaan, bukan urusan politik,” tutupnya.
Komentar