Ketua GSMMPBBK, Muh Daud Tandi Payung
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Gerakan Solidaritas Masyarakat Muna untuk Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi (GSMMPBBK) mengungkapkan penolakannya atas pengusulan Muhammad Rahim sebagai Ketua DPRD Kabupaten Muna. Mereka menilai DPP PDI Perjuangan kurang cermat dalam mengambil keputusan tersebut.
Ketua GSMMPBBK, Muh Daud Tandi Payung yang akrab disapa ‘Cikal‘, mengungkapkan bahwa saat ini Muhammad Rahim sedang berstatus terperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus jilid kedua Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.
“Bagaimana mungkin, di saat Kabupaten Muna tengah berbenah melawan kegamangan untuk bangkit dari peristiwa KPK, DPRD sebagai lembaga terhormat akan dipimpin oleh orang yang diduga terlibat dalam skandal dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Muna,” ujar Cikal.
Menurutnya, Kabupaten Muna membutuhkan pemimpin yang transparan dan memiliki integritas tinggi demi kemajuan yang lebih baik.
Cikal juga menyoroti bahwa dalam putusan pengadilan, Rahim disebut terbukti menerima dana suap dari Sukur Akbar, Kepala DLH Kabupaten Muna, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ardian Nofrianto. Hal ini, menurutnya, menjadi indikasi kuat adanya perilaku koruptif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai integritas yang seharusnya dijunjung oleh pimpinan legislatif daerah.
Selain itu, Cikal menyebut bahwa Rahim memiliki rekam jejak buruk saat menjabat Ketua KNPI Muna, dimana pengelolaan dana KNPI kala itu tidak transparan dan akuntabel, sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat.
Lebih dari itu, Cikal, yang juga merupakan mantan Ketua PAC PDIP Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna menyampaikan bahwa dirinya masih intens berkomunikasi dengan sejumlah kader PDIP di berbagai tingkatan.
“PDIP selama ini dikenal selektif dalam memilih kader, terutama yang akan menduduki posisi strategis. Mereka memperhatikan rekam jejak serta mendukung figur dengan integritas tinggi. Saya mencurigai adanya manipulasi dalam tes wawancara yang dijalani Rahim di DPP PDIP,” lanjut Cikal.
Lebih jauh, Cikal mengingatkan bahwa Rahim sebelumnya adalah kader Partai Golkar dan menjadi anggota DPRD Muna atas dukungan kuat dari Bupati Muna saat itu, Rusman Emba.
“Informasi ini tampaknya ditutup-tutupi Rahim saat proses wawancara di DPP PDIP, sehingga kemungkinan terjadi manipulasi riwayat politiknya,” tambahnya.
Cikal mengajak seluruh masyarakat Muna untuk menilai dengan serius kelayakan calon Ketua DPRD Muna.
“Kami akan melakukan konsolidasi di tingkat rakyat untuk menolak figur yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi dan manipulasi. Selain itu, kami akan menyurati DPC, DPD, dan DPP PDIP untuk meminta evaluasi atas rekomendasi calon Ketua DPRD tersebut, dengan harapan terpilihnya pemimpin yang jujur dan amanah,” tutup Cikal.
Komentar