Mantan komandan relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti
B-Oneindonesia.com – KPU Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan rekapitulasi penghitungan suara secara manual terkait hasil pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024. Mantan komandan relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti meyakini, Pilkada Jakarta akan berlangsung dua putaran.
“Menurut saya, Pilkada DKI sudah bisa dipastikan akan berlangsung dalam dua putaran. Informasi terkini yang saya terima, perolehan suara pasangan nomor urut 3 Pramono – Rano dari basis data real count tidak melampaui angka di atas 50 persen,” kata Haris Rusly Moti kepada wartawan, Kamis (5/12).
Menurutnya, jika KPU DKI memutuskan Pilkada Jakarta dua putaran, pihaknya menyerukan kepada pendukung Prabowo-Gibran untuk bekerja keras memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).
Ia meyakini, jika seluruh pendukung Prabowo-Gibran bergerak memenangkan pasangan RIDO pada putaran kedua, Pilkada Jakarta dengan mudah dimenangkan.
“Saya yakin jika seluruh pendukung, pemilih dan relawan Prabowo Gibran bersatu dan bergerak menyentuh hati rakyat di gang gang dan kampung di seluruh pelosok Jakarta, Insya Allah pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil – Suswono akan menang di Pilkada DKI,” ucap Rusly.
Disisi lain, Rusly juga mengaku terdapat pihak-pihak yang tidak puas jika Pilkada Jakarta berlangsung dalam dua putaran. Menurutnya, mereka sedang mempersiapkan serangan dengan mendaur ulang isu pelibatan aparatur negara dalam pemenangan paslon yang didukung oleh koalisi partai pendukung pemerintahan.
“Mereka akan memframing isu pelibatan aparat negara ini untuk tujuan, pertama membenturkan masyarakat pemilih di Jakarta. Kedua, menyudutkan dan mendiskreditkan pemerintahan Prabowo- Gibran,” ujar Rusly.
Ia menekankan, framing isu pelibatan aparatur negara untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh partai penguasa merupakan daur ulang isu setiap kali berlangsung pesta demokrasi, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada.
“Sebetulnya isu seperti ini hanya pengulangan tiap lima tahunan saja,” cetus Rusly.
Menurutnya, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan di antara partai yang pernah berkuasa dan menjadi sasaran isu kecurangan maupun framing pelibatan aparatur negara ketika berlangsung pesta demokrasi. Padahal di alam demokrasi liberal yang dianut saat ini, potensi berbuat curang bisa dilakukan oleh siapa aja yang jadi peserta Pilkada.
“Di DKI Jakarta misalnya, justru banyak temuan dugaan kecurangan dilakukan pasangan Calon Gubernur – Wakil Gubernur yang didukung oleh partai oposisi,” urai Rusly.
Oleh karena itu, ia berharap semua pihak tidak memanaskan situasi jika pada akhirnya diputuskan Pilkada DKI berlangsung dalam dua putaran. Ia pun berharap, semua pihak untuk lapang dada menerima jika Pilkada DKI berlangsung dalam dua putaran.
“Saya menyerukan kepada semua pihak agar tetap menjaga kehidupan sosial politik yang rukun dan damai dalam ekosistem persaingan di alam demokrasi,” tegasnya.
Komentar