Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri. Dr. Darmansjah Djumala.
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Selama Tahun 2025, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah melakukan penyelarasan terhadap 17 regulasi dan menyusun 25 rekomendasi strategis etika penyelenggara negara, yang dinilai belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Hal itu dilakukan untuk memastikan kebijakan negara berlandaskan keadilan, kemanusiaan, dan etika publik.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala BPIP, Prof. Yudian Wahyudi, dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025, di Perpustakaan Nasional, Senin (15/12/2025).
Acara dihadiri oleh pejabat publik mitra kerja BPIP dari berbagai Kementerian/Lembaga, pemuda, mahasiswa dan pelajar dari berbagai lembaga pendidikan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan kinerja BPIP selama tahun 2025 sebagai bagian dari pemenuhan azas akuntabilitas dan transparansi lembaga pemerintah kepada publik.
Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri. Dr. Darmansjah Djumala, menyampaikan apresiasi atas kinerja BPIP selama tahun 2025 yang telah melakukan semua tugas yang dibebankan Presiden kepada lembaga tersebut.
Darmansjah mengatakan salah satu tugas BPIP adalah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga terkait kebijakan publik yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Terkait tugas BPIP mengkaji regulasi dan memberikan rekomendasi jika ada yang bertentangan dengan Pancasila, Dubes Djumala, yang pernah bertugas sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB, mengungkapkan bahwa secara kumulatif BPIP telah menyelaraskan lebih dari 180 regulasi dan memberikan rekomendasi terhadap 104 peraturan yang belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Dubes Djumala melihat adanya urgensi dalam upaya itu guna memastikan kebijakan negara berlandaskan keadilan, kemanusiaan, dan etika publik.
”Dengan penyelarasan kebijakan publik tersebut dengan nilai-nilai Pancasila yang berdimensi keadilan, kemanusiaan dan etika publik, maka masyarakat sampai lapisan bawah tidak hanya dapat melihat, tapi juga merasakan, kebijakan negara memang sesuai dengan Pancasila yang memberi kemaslahatan bangsa dan negara,” ujarnya.
Dubes Djumala, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden/Sekretaris Presiden era Jokowi periode pertama, menggarisbawahi kinerja BPIP dalam penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan.
Dia mengungkapkan, BPIP telah menyelesaikan 24 Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila jenjang SD hingga SMA sebagai buku pedoman pengajaran dan pendidikan ideologi Pancasila di kalangan siswa.
Disamping itu, BPIP juga telah berhasil menyusun pedoman pembinaan ideologi Pancasila bagi berbagai segmen strategis, serta memperkuat kapasitas lebih dari 2.000 guru dan dosen dalam pengajaran dan pendidikan ideologi Pancasila.
Buku Teks Utama yang disusun BPIP merupakan kebutuhan mendesak dalam pembinaan ideologi Pancasila di kalangan generasi muda. Sebab, sejak tahun 2003 Pancasila sebagai mata pelajaran diintegraskan dengan mata pelajaran lain, sehingga porsi pelajaran Pancasila tidak optimal.
Padahal, katanya, pelajaran Pancasila tidak hanya berisi pengetahuan kognitif tentang kenegaraan, tapi lebih penting adalah pembentukan karakter.
“Saat ini menjadi penting bahwa guru dan murid SD sampai dengan SMA mempunyai buku pedoman dalam pendidikan dan pengajaran Pancasila sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan. Hanya dengan cara itu Indonesia akan memiliki sumber daya manusia tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan tapi juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” tutupnya.
Komentar