Gerindra Dalam Meritokrat Partai & Pilkada Serentak 2024

Jakarta, B-Oneindonesia.com Prioritas penting bagi Partai Gerindra setelah berhasil mengantarkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029 adalah kemenangan mutlak di Pilkada 2024.

Harapannya, kesuksesan Prabowo di Pilpres 2024 mampu ditularkan kepada setiap kader Gerindra yang bertarung di daerah, baik dalam kapasitas sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, calon wali kota atau calon wakil wali kota, dan calon bupati atau calon wakil bupati.

Artinya, distribusi kader di pelbagai wilayah akan menjadi aksentuasi Gerindra dalam menghadapi Pilkada 2024 yang akan dilangsungkan di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Kemenangan di pilkada bukan sekadar pertarungan teritorial dalam perebutan kekuasaan semata, tapi memastikan program pemerintah pusat dalam lima tahun ke depan bisa linear dengan pemerintah daerah dan berjalan dengan baik dengan meminimalisasi hambatan. Utamanya menyangkut dua program prioritas Prabowo-Gibran, yaitu program hilirisasi dan program makan bergizi gratis bagi siswa di sekolah.

Secara politik bagi Gerindra memenangkan banyak kader di Pilkada 2024 menjadi langkah penting dalam kesiapan menghadapi Pemilu 2029. Apalagi sejak berdiri pada 2008 dan telah melewati empat) kali pemilu, partai berlambang garuda ini belum pernah menjadi partai peraih suara terbesar secara nasional atau peraih kursi terbanyak di DPR. Meskipun, tren kenaikan persentase suara dan kursi Gerindra terus mengalami peningkatan.

Pada Pileg 2009 Gerindra meraih 4.646.406 suara (4,46%) atau setara dengan 26 kursi di DPR, kemudian pada Pileg 2014 meraih 14.760.371 suara (11,81%) atau setara dengan 73 kursi di DPR. Selanjutnya pada Pileg 2019 meraih 17.594.839 suara (12,57 %) atau setara dengan 78 kursi di DPR. Dan, terakhir di Pileg 2024 yang berhasil meraih 20.071.708 suara (13,22 %) atau setara dengan 86 kursi di DPR.

Meritokrasi Kepartaian

Satu dari rekomendasi utama dari rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra pada 15 Desember 2023 lalu adalah memprioritaskan kader dalam setiap rekomendasi yang dikeluarkan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menghadapi Pilkada 2024. Pilihan mengutamakan kader tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pragmatis elektoral, tapi bagian dari pilihan stategis kelembagaan partai dalam politik nasional.

Dengan memprioritaskan kader maju di pilkada tentu membangun meritokrasi di tubuh partai itu sendiri. Utamanya menyangkut ideologi partai, visi-misi dan disiplin partai serta program kerakyatan hingga platform kepartaian hadir di tengah-tengah masyarakat bersamaan dengan keterpilihan kader partai menjadi kepala daerah.

Decentralization, and Party-Government Relationship in One-Party Regimes menjelaskan, salah satu faktor keberhasilan partai politik di pemerintahan adalah terciptanya sistem merit dalam kepemimpinan di internal partai yang diukur dari keterbukaan, kualitas, kesiapan, kerja keras, bakat serta moral yang baik dalam memerintah. Sistem merit ini diproyeksikan menjadi trigger lahirnya kompetisi sehat berdasarkan standar yang ditentukan oleh partai untuk menghasilkan sumber daya pemimpin yang berkualitas.

Meritokrasi membutuhkan waktu yang tidak singkat karena harus dilakukan dalam sistem dan program yang berkesinambungan di sekolah partai. Di mana seorang kader terlebih dahulu harus terdaftar sebagai anggota biasa kemudian mengikuti diklat kepartaian terkait orientasi partai hingga memenuhi syarat masuk dalam kepengurusan struktural partai. Tujuannya agar setiap kader yang berproses di Gerindra memiliki loyalitas serta kesiapan untuk didistribusikan sebagai calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah.

Harapannya tentu secara kelembagaan Gerindra mendapatkan pemimpin politik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam melihat secara komprehensif penilaian politik berdasarkan moral terkait baik atau buruknya sebuah kebijakan politik.

Pada tataran praksis selama ini terjadi dilema dalam membangun sistem meritokrasi di Partai Gerindra menyangkut fakta politik keterpilihan calon yang mensyaratkan kandidasi harus memiliki elektabilitas tinggi, popularitas yang tinggi dan aksesibilitas yang mumpuni.

Apalagi cost politic yang tidak sedikit dalam pemilu di Indonesia menjadi tantangan tersendiri, memaksa Gerindra sebagai sebuah institusi politik tidak serta merta bisa memaksakan kader untuk maju di pilkada karena keterbatasan biaya politik.

Selain itu syarat pencalonan berdasarkan Undang-Undang Pilkada yang mengharuskan partai (atau gabungan partai) setidaknya memiliki minimal 20% kursi di DPRD di tingkatan provinsi, kota atau kabupaten juga menjadi tantangan lain yang membutuhkan penanganan khusus melalui lobi lintas partai demi ketercukupan jumlah kursi sebagai syarat kandidat untuk maju sebagai pasangan calon.

Hal ini yang menjadi alasan, selain memprioritaskan kader sendiri untuk dicalonkan maju di pilkada. Gerindra juga membangun kerja sama politik ke pada semua partai terutama partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk bersama-sama berjuang di Pilkada 2024. Tujuannya untuk membangun Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Pilihan Strategis

Dalam pelbagai kesempatan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pilihan memprioritaskan kader adalah pilihan strategis partai. Adapun pilihan strategis Gerindra ini sifatnya didasari pengalaman politik dan proses pembelajaran politik yang berkaitan dengan fakta politik di internal maupun eksternal yang menyangkut dua poin utama.

Pertama, kemandirian partai, yaitu pengurus DPP Gerindra memiliki kendali langsung dalam kewenangan rekomendasi pencalonan demi menjaga martabat Gerindra sebagai partai besar. Kedua, tanggung jawab moral partai, yaitu pengurus DPP Gerindra harus menjaga kepercayaan konstituen sebagai rasa tanggung jawab moral ke pemilih yang rutin menjatuhkan pilihannya pada partai berlambang garuda tersebut.

Artinya, pilihan Gerindra untuk memprioritaskan kader merupakan pilihan yang logis mengingat pertarungan Pilkada 2024 adalah momentum yang tepat bagi partai dalam mendistribusikan kader berkualitas dalam rangka merebut kekuasaan di daerah.

Harapannya selain ingin membangun meritokrasi kepartaian di internal, juga mampu menumbuhkan identitas kepartaian (party-ID) demi merawat Gerindra tetap menjadi partai besar, tidak hanya untuk pemilu lima tahun mendatang tapi pada pemilu-pemilu berikutnya.

Komentar