Jakarta(B-Oneindonesia.com) – Danantara digadang sebagai “mesin investasi nasional” yang mampu menggerakkan ekonomi tanpa membebani APBN. Berlandaskan regulasi, Danantara berhak menerima aliran dana dari dividen BUMN setiap tahun yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah. Dana itulah yang seharusnya diolah untuk memperkuat sektor produktif, industri masa depan, dan pembangunan bernilai tambah. Setidaknya itu visi yang dicetak tebal di dokumen resmi mereka.
Namun apa yang terjadi di lapangan? Alih-alih menanamkan modal ke sektor strategis, memperkuat manufaktur, membangun energi baru atau membesarkan industri teknologi, Danantara justru menempatkan dananya ke Surat Berharga Negara (SBN). Ya, beli SBN—instrumen utang pemerintah itu.
Tak heran Purbaya Yudhi Sadewa, yang menjaga Danantara sebagai pengawas sekaligus Menteri Keuangan, mempertanyakan keras:
“ Anda ini dapat dividen dari BUMN, lalu uangnya diparkir lagi ke SBN. Uang kembali lagi ke pemerintah . Lantas keahlian Anda apa” ?
Pertanyaan itu telak. Sederhana tapi menampar. Karena jika Danantara hanya memutar dana dividen BUMN untuk beli SBN, mereka sesungguhnya tidak sedang membangun ekonomi, tetapi hanya memindahkan uang dari satu kantong negara ke kantong negara yang lain sambil memungut bunga. Tanpa risiko. Tanpa strategi. Tanpa kerja berkeringat.
Kalau hanya sekadar cari imbal hasil aman, bank umum pun bisa. Manajer investasi pun sanggup. Bahkan mahasiswa magang keuangan juga tahu cara beli SBN lewat e-market.
Padahal amanah UU, Danantara didirikan untuk; Mendorong industrialisasi. Memperkuat kemandirian ekonomi. Membiayai proyek strategis tanpa APBN. Membantu BUMN yang prospektif namun kekurangan modal produktif. Tapi jika model bisnisnya hanya jadi “penyimpan dana dan pembeli SBN”, maka Danantara telah berubah dari sovereign investment engine menjadi sekadar lembaga rent-seeking yang hidup dari bunga utang negara.
Publik Pantas Curiga…
Kritik Purbaya membuka pintu kecurigaan yang lebih besar. Kenapa Danantara menyembunyikan portofolio investasinya? Kenapa tidak transparan pada publik? Kenapa uang dividen BUMN hasil kerja rakyat Indonesia, justru tidak kembali ke sektor produktif tetapi diparkir di SBN?
Lebih berbahaya lagi, pembelian SBN oleh Danantara bisa menjadi pintu masuk permainan finansial tingkat lanjut: sekuritisasi. Caranya?
1. Danantara membeli SBN
2. SBN dijadikan collateral
3. Collateral itu bisa digadaikan lagi untuk menerbitkan surat utang baru
4. Surat utang itu dipakai untuk pembiayaan “khusus” yang tidak transparan
5. Risiko akhirnya tidak tahu jatuh ke siapa? rakyat lagi, lewat APBN
Itu mekanisme shadow finance. Ini pintu ke praktik leverage tersembunyi. Ini berbahaya. Karena ketika permainan gagal, collateral bisa lenyap, utang mengambang, dan negara menanggung lubangnya.
Jika Danantara tidak transparan, tidak ada governance, dan dibiarkan bermain di pasar utang tanpa strategi produktif, maka yang sedang disiapkan bukan kemandirian ekonomi, melainkan bom waktu fiskal. Danantara harus kembali ke mandat awal, yaitu membangun, bukan berspekulasi. Memperkuat ekonomi rakyat, bukan menjadi broker SBN.
Komentar