Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Dengan Pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dinilai merupakan langkah strategis dan bersejarah dalam komitmen Indonesia memberantas korupsi. UU ini untuk memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh para pelakunya.
Hal itu disampaikan oleh Dr. Darmansjah Djumala, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, menanggapi pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU oleh DPR RI dalam Sidang Paripurna pada Kamis, 19 November 2026.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan regulasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.
Darmansjah Djumala, yang pernah bertugas sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB di Wina menangani isu korupsi di UNCAC (United Nation Convention against Corruption), mengatakan secara internasional, kehadiran UU ini juga memiliki relevansi kuat dengan norma hukum UNCAC-PBB, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.
Pasal 31 UNCAC mengatur pentingnya pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil tindak pidana korupsi.
Sementara itu, Pasal 54 dan 55 mendorong mekanisme pemulihan aset melalui kerja sama internasional, termasuk kemungkinan perampasan tanpa putusan pidana dalam keadaan tertentu sesuai hukum nasional.
Dalam pandangan Dubes Djumala, UU ini merupakan langkah penting untuk menyelaraskan instrumen hukum Indonesia dengan standar internasional dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan aset (asset recovery).
Dia menegaskan, ke depan UU ini diharapkan mampu mengubah pendekatan pemberantasan korupsi, dari yang selama ini lebih menitikberatkan penghukuman pelaku menjadi pendekatan yang juga secara efektif mengejar dan memulihkan hasil kejahatan.
Dengan prinsip bahwa korupsi tidak boleh menghasilkan keuntungan bagi pelakunya, negara memiliki instrumen lebih kuat untuk menyelamatkan kekayaan publik. Tapi dia mengingatkan, efektivitas UU tersebut harus disertai penegakan hukum yang transparan, pengawasan pengadilan, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta jaminan kepastian hukum agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan sebagai alat politik untuk menekan pihak-pihak terkait.
Meski diakui UU Perampasan Aset bukan satu-satunya instrumen hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap tindak pidana korupsi, Dubes Djumala menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, khususnya Komisi III, yang telah menunjukkan komitmen dan kesungguhan menyelesaikan agenda legislasi ini.
“Langkah tersebut bukan semata keberhasilan politik legislasi, melainkan juga pengejawantahan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.
Ketika UU tersebut dapat menghadirkan keadilan dan melindungi masyarakat dari dampak kerugian akibat korupsi, itu berarti UU tersebut mereflekasikan sila ke-2.
Proses pembahasan dan pengambilan keputusan melalui mekanisme demokrasi dan musyawarah di DPR adalah manifestasi sila ke-4. Manakala pengembalian aset hasil korupsi dikembalikan kepada negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, itu sesuai dengan sila ke-5.
“Pengesahan UU ini menjadi awal babak baru pemberantasan korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi juga dari seberapa besar aset negara dapat diselamatkan dan dikembalikan untuk kemakmuran rakyat. Secara ideal-normatif, pengesahan UU Perampasan Aset ini merupakan refleksi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik,” tutupnya.











Komentar