Presiden Prabowo Subianto kunjungan kerja ke IKN pada Senin (12/1/2026).
Jakarta (B-Oneindonesia.com) –Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Otorita dalam kunjungan kerjanya pada Senin (12/1/2026). Ia pun menekankan percepatan pembangunan IKN.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sejak awal Prabowo memberikan perhatian agar pembangunan fasilitas negara tersebut dapat dipercepat
“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” ujar Prasetyo, Rabu (14/1/2026).
Bahkan, Prabowo juga memberikan sejumlah catatan atas paparan yang disampaikan. Catatan tersebut menekankan dua hal utama yakni perbaikan dan percepatan proses pembangunan.
“Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kemudian mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus IKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa percepatan tersebut ditujukan agar tiga fungsi utama pemerintahan di IKN dapat segera terwujud.
“Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan proses pembangunan supaya tiga fungsi bisa segera selesai,” jelasnya.
IKN Tak Dibiarkan Mangkrak, To?”
Tak sekedar bertandang lalu pulang, tapi Presiden Prabowo Subianto justru menginap di kawasan Ibu Kota Nusantara pada Senin kemarin. Bagi sebagian pihak yang berharap proyek IKN mangkrak tentu langkah tersebut sebuah pukulan telak. Apalagi, menurut Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, setelah mendapatkan paparan dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono, Presiden menekankan perlunya segera membangun kantor-kantor untuk legislatif dan yudikatif. “Harapannya bisa selesai 2028,” kata Prasetyo.
Penekanan pada percepatan pembangunan legislatif dan yudikatif menunjukkan pandangan strategis Prabowo terhadap IKN sebagai pusat pemerintahan yang utuh. IKN tidak dibayangkan hanya sebagai simbol kekuasaan eksekutif, melainkan sebagai ruang konstitusional tempat seluruh cabang kekuasaan negara bekerja secara seimbang. Ini adalah fondasi penting bagi legitimasi dan efektivitas pemindahan ibu kota.
“Ini rumput beneran?” Tanya Prabowo spontan, sesaat setelah menjejakkan kaki di halaman Istana usai turun dari helikopter. Pertanyaan bernada takjub atas progress pembangunan IKN yang oleh sebagian kalangan diharapkan tak berlanjut. Mangkrak.
Narasi semacam itu diembuskan kencang oleh sejumlah pengamat dan aktivis yang selama ini diketahui anti Jokowi dan anti pemindahan ibu kota negara. Mereka seolah mendapatkan argumentasi valid untuk menyimpulkan bahwa Prabowo tak akan melanjutkan pembangunan IKN karena alokasi anggaran pada 2025 menyusut drastis.
Mereka sengaja membelokkan fakta bahwa pengurangan alokasi merupakan sesuatu yang logis karena Presiden punya prioritas lain, antara lain program MBG.
Isu bahwa Prabowo akan menghentikan atau menelantarkan proyek IKN terbukti tidak berdasar. Penyesuaian anggaran pembangunan pada 2025 tidak bisa dibaca sebagai penolakan. Dikurangi bukan berarti dibatalkan, apalagi disengaja untuk dimangkrakkan seperti kasus Hambalang di masa lalu.
Sejak awal, pembangunan IKN memang dirancang sebagai proyek jangka panjang. Target penyelesaian 20 hingga 25 tahun menunjukkan kesadaran bahwa membangun ibu kota baru membutuhkan kesinambungan lintas generasi dan lintas pemerintahan. Tidak ada tuntutan agar seluruhnya rampung dalam satu atau dua periode kekuasaan.
Sebelum kunjungan Presiden Prabowo, Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar juga telah lebih dulu mengunjungi IKN. Ia melaksanakan salat sekaligus merencanakan agar masjid mulai beroperasi pada Ramadan, Februari 2026. Selain masjid, Menteri Agama berharap rumah ibadah agama lain juga segera dibangun di IKN sebagai wujud inklusifitas dan kegaraman Indonesia.
Nasaruddin menyatakan Kementerian Agama segera berkantor di Nusantara seiring percepatan relokasi lembaga pemerintah pusat ke IKN, sebagai langkah mempercepat pembangunan.
Dengan menginap di IKN dan memimpin rapat terbatas di sana, Presiden Prabowo mengirim pesan politik yang tegas sekaligus menenangkan: IKN adalah proyek negara, bukan milik satu presiden.
Komentar