Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Sebagai diplomat karier berpengalaman luas dalam diplomasi multilateral, Menlu Arrmanatha Nasir perlu menggelorakan kembali Bandung Spirit untuk menjawab tantangan dunia yang semakin terbelah oleh rivalitas geopolitik saat ini.
Indonesia punya diplomatik kapital untuk itu, sebab merupakan negara pionir yang merumuskan posisi negara berkembang dalam tarikan kepentingan ideologis negara adidaya di era Perang Dingin.
Demikian disampaikan Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, menanggapi pelantikan Arrmanatha Nasir sebagai Menlu oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis (1/10/2026).
Menlu Tata, panggilan akrab Arrmanatha, menggantikan Sugiono yang baru menjabat 2 tahun sejak Oktober 2024.
Djumala menyampaikan apresiasinya atas keputusan Presiden untuk menugaskan Tata sebagai jurumudi lokomotif diplomasi Indonesia.
Dia mengatakan, pengangkatan seorang diplomat karier dengan pengalaman panjang di Kementerian Luar Negeri dan berbagai penugasan diplomatik ini memberikan harapan bahwa diplomasi Indonesia akan semakin profesional, substantif, dan mampu memainkan peran positif di tengah dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks.
Pengalaman Arrmanatha Nasir, termasuk dalam diplomasi multilateral dan kiprahnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, merupakan modal penting untuk memperkuat kembali peran Indonesia di tengah perubahan konstelasi geopolitik dunia.
Pada bagian lain, Dr. Djumala, yang pernah bertugas sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina, menyampaikan harapannya agar Kemlu di bawah kepemimpinan Tata dapat semakin teguh kembali kepada khittah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Ditegaskannya, di tengah rivalitas kekuatan-kekuatan besar dan tarikan berbagai kepentingan geopolitik, politik luar negeri bebas aktif harus tetap menjadi kompas diplomasi Indonesia.
Menurut Dubes Djumala, bebas bukan berarti pasif atau mengambil jarak dari persoalan dunia, dan aktif bukan berarti terseret ke dalam blok atau kubu kekuatan tertentu.
“Bebas aktif berarti Indonesia memiliki kebebasan menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional sekaligus aktif memberikan kontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia,” jelasnya.
Dubes Djumala mengingatkan, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kesetaraan antarbangsa.
Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung merupakan salah satu tonggak penting ketika negara-negara Asia dan Afrika menyuarakan prinsip kesetaraan, kedaulatan, anti-kolonialisme, penghormatan terhadap kepentingan bersama, dan perdamaian.
Warisan tersebut relevan untuk dihidupkan kembali dalam menghadapi dunia yang kini ditandai oleh ketimpangan, konflik, fragmentasi geopolitik, dan kompetisi kekuatan besar.
Sebagai pionir negara-negara berkembang dalam penentuan sikap di era Perang Dingin melalui Konferensi Asia Afrika dengan Bandung Spirit-nya, Indonesia dapat merevitalisasi nilai-nilai dalam Bandung Spirit itu dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika Jilid II.
“Revitalisasi dan kontekstualisasi Bandung Spirit dengan situasi geopolitik global dewasa ini dirasa mendesak jika bangsa-bangsa dunia menginginkan tatanan dunia yang stabil berdasarkan kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Indonesia perlu mengambil inisiatif untuk mendorong PBB dan forum-forum internasional lainnya mengembangkan diskursus metadiplomasi, diplomasi berbasis nilai (value-based diplomacy); yaitu nilai moralitas dan etika, ” ujar Dubes Djumala.
Komentar