Ketua Umum AKPSI Yulhaidir bersama Mendagri Tito, Mendag Zulkifly didampingi Sekretaris Jendral, Bupati Kampar H. Kamsol, Bendahara Umum Bupati Sukamara H. Windu Subagio, Direktur Eksekutif AKPSI Muhammad Asri Anas
Jakarta, b-Oneindonesia – Agenda utama Munas pertama dan pelantikan pengurus AKPSI adalah komitmen bersama Daerah penghasil sawit dalam memperbaiki tata kelola Sawit Nasional dengan tujuan memperjuangkan masa depan dan kesejahteraan petani sawit di Indonesia.
Munas AKPSI yang dibuka Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dengan tujuan asosiasi dibentuk untuk melindungi sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit dengan dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah yang tergabung dalam AKPSI.
Kegiatan munas adalah program pendampingan bagi para kabupaten untuk memperbaiki tatakelola sawit ,sehingga posisi pemerintah daerah bisa lebih kuat lagi jika berhadapan dengan para pengusaha. Sehingga tujuan akhir bagi masyatakat petani kelapa sawit bisa sejahtera.
Dengan diselenggarakan Munas diharapkan ada perbaikan-perbaikan dari pemerintah melalui tata kelola sawit, harga TBS akan meningkat sesuai tujuan AKPSI menjadi mitra strategis pemerintah dan stakeholder perkebunan sawit dalam membangun, menata dan mengawasi tata kelola sawit.
Melalui AKPSI, tata kelola perkebunan kelapasawit bisa lebih bagus lagi kedepannya peran Kabupaten harus lebih kuat.
Ketua Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) Yulhaidir yang juga Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah dalam pelantikan pengurus AKSPI mengatakan terdapat 160 Kabupaten penghasil sawit di 21 provinsi di Indonesia.
“Bagaimana AKPSI menjadi mitra strategis pemerintah dan steakholder perkebunan sawit dalam membangun, menata dan mengawasi tata kelola sawit dan juga menjadi wadah pemerintah Kabupaten dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sawit khususnya pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat di area perkebunan sawit, ” terangnya.
Yulhaidir menyampaikan dengan berdirinya asosiasi kabupaten penghasil sawit dan beberapa hal yang saat ini menjadi atensi AKPSI, yakni kewajiban plasma masyarakat yang belum direalisasikan Perusahaan Besar Swasta Kelapa Sawit (PBS-KS) dan lambatnya PBS dalam menyelesaikan pelepasan kawasan menjadi HGU.
“Antara lain kewajiban Plasma masyarakat yang belum direalisasikan PBS serta lambatnya PBS dalam menyelesaikan pelepasan kawasan menjadi HGU,” kata dia.
Munas AKPSI dihadiri Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perdagangan Zulkifli, serta Bupati/Wakil Bupati dari 160 Kabupaten Penghasil Sawit se Indonesia. (John F Sayuti)
Komentar