Jakarta, b-Oneindonesia – Belum lama menjabat sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengaku memetakan banyak masalah. Salah satunya, bisnis kotor terkait praktik pekerja migran illegal. Dia berjanji, akan sikat para mafia yang selama ini bermain dalam bisnis kotor tersebut dan akan pimpin peperangan langsung.
Hal itu disampaikan Benny saat menjadi narasumber dalam acara Ngobrol Santai, Jumat (5/6) sore. Acara yang mengangkat tema“Nasib Pekerja Migran di Tengah Pandemi” . “Salah satu sambutan saya pertama kali dilantik, saya mendeklarasikan perang terhadap sindikasi pengiriman pekerja ilegal,” ujar Benny.
Benny menyampaikan data Pekerka Migran Indonesia (PMI) yang tercatat dalam sistem komputerisasi BP2MI. Jumlahnya sebesar 3,7 juta orang. Namun dalam data PMI yang ada di World Bank, kata Benny, jumlah PMI mencapai 9 juta orang. Artinya, ada sekitar 5,3 juta PMI tak terdata. Jumlah itu adalah PMI yang berangkat melalui jalur ilegal.
“Siapa yang berangkatkan mereka itu yang disebut sindikasi mafia. Mereka yang terlibat kejahatan luar biasa, bahkan mereka yang menjalankan bisnis kotor daripada mementingkan merah putih dan negara,” ujarnya.
Jika 5,3 juta PMI versi World Bank diamini, maka negara telah kehilangan potensi devisa dalam bentuk remittance sekitar Rp 318 triliun. Alhasil saat ini negara harus hadir dan hukum harus bekerja.
Dia mengancam kepada para mafia pengiriman PMI ilegal, kehadirannya di tubuh BP2MI bakal menjadi mimpi buruk. “Saya katakan dalam beberapa kesempatan, siapa pun atau perusahaan-perusahaan pecundang, mereka yang disebut para pengkhianat merah putih yang terlibat pada kejahatan bisnis kotor, saya akan menjadi mimpi buruk bagi mereka,” cetusnya.
Sejauh ini BP2MI mencatat, angka 3,7 PMI telah menyumbangkan Rp 158 triliun sebagai sumbangan devisa negara. Politisi Partai Hanura itu telah menyiapkan langkah-langkah untuk memerangi para mafia pengiriman PMI ilegal. Apalagi dia tahu siapa di balik kejahatan tersebut.
“Mereka adalah pemilik modal, pemilik kapital yang berkelompok dengan oknum-oknum di kursi kekuasaan. Mereka yang hari ini mengenakan atribut-atribut kekuasaan tapi sesungguhnya mereka adalah pengkhianat republik,” kecamnya.
Eks Senator asal Sulawesi Utara ini memastikan akan memimpin langsung perang ini dan akan mengambil alih tongkat komando sebagai panglima. Bisa dibayangkan jika data World Bank benar adanya, secara otomatis para PMI tersebut tidak berada dalam radar perlindungan negara.
“Walaupun jika ditanya mereka yang berangkat ilegal apakah negara akan tetap bertanggung jawab? Tentu negara tidak boleh abai dan lalai mengingat semua WNI wajib dilindungi,” sebutnya.
Selain itu, dia pun akan mengakhiri stigma negatif yang sejak lama terpahat di tubuh PMI. Dia tidak ingin orang-orang beranggapan pekerjaan PMI adalah pekerjaan rendahan. “Dulu kalau kita mendengar PMI yang ada di telinga kita adalah cerita-cerita miris. Tentang eksploitasi, kekerasan, pemerkosaan, pemotongan gaji. Stigma itu sekarang harus diakhiri,” ujarnya.
Pasalnya, dengan remittance sumbangan yang cukup besar, rakyat harus mengerti PMI adalah pejuang keluarga dan negara. Sehingga paradigma yang harus dibangun di setiap aparatur pemerintah khususnya BP2MI, PMI merupakan warga VVIP alias kelas atas.
“Mereka adalah WNI istimewa. Apakah pejabat negara di di parlemen, kementerian dan lembaga memberikan sumbangan ke negara melalui remittance? Tidak. Dengan kata lain, segala kebutuhan PMI negara harus mempersiapkannya dengan penuh rasa hormat,” ujar Benny.
Sebagai contoh, Benny memimpikan lounge khusus PMI di setiap titik embarkasi Bandara Soekarno Hatta. Sebelum maupun ketika tiba di Tanah Air, PMI bisa menggunakan semua fasilitas di dalamnya. “Hal ini bertujuan agar mereka mendapatkan kenyamanan, diperlakukan dengan penuh rasa hormat,” harapnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengapresiasi program Kepala BP2MI. Kata dia, jika Benny Rhamdani serius mengimplementasikan programnya, Komisi IX akan mendukung secara penuh. Menurutnya, saat ini bukan hanya sekadar menyampaikan program tapi harus ada follow up. “Jadi saya tentu menunggu gebrakan-gebrakan Pak Benny. Kalau gebrakannya benar, sukses, manjur, berani, tentu kami sangat mendukung,” ucapnya.
Meski demikian, dia mengingatkan tidak mudah mengimplementasikan perang terhadap mafia pengiriman PMI ilegal, mengingat anggaran BP2MI terbilang kecil. Apalagi urusan dan jumlah PMI itu sangat banyak. “Ya kita lihat saja meskipun selama ini belum ada yang benar-benar tuntas menyelesaikan persoalan ini,” jelas Nihayatul.
Komentar