Hasil survei Arawicaksa Institute soal tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran pada periode 3-8 Oktober 2026
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Menjelang dalam dua tahun usia pemerintahan Prabowo-Gibran, hanya separuh warga yang merasa puas terhadap kinerja pemerintah.
Temuan survei Arawicaksa Institute menunjukkan tingkat kepuasan publik hanya sebesar 50,1 persen, di antaranya 3,3 persen menyatakan sangat puas.
Sedangkan yang merasa tidak puas mencapai 44,8 persen, termasuk 6,1 persen yang menyatakan sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Sisanya sebanyak 5,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
“Hanya separuh warga yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, di tengah banyaknya pekerjaan rumah yang harus diatasi,” ungkap Peneliti Senior Arawicaksa Isntitute Rudi Hartono dalam press release di Jakarta, Selasa (13/10).
Menurut Rudi, rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo bukan sesuatu yang anomali.
“Pada awal-awal pemerintahan Jokowi periode pertama, tingkat kepuasan pun pernah menyentuh angka di bawah 50 persen setelah mengambil kebijakan tidak populer dengan menaikkan harga BBM bersubsidi,” jelas Rudi.
Dengan membaiknya perekonomian dan gencarnya pembangunan infrastruktur, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi naik dan bertahan di kisaran 60-70 persen.
Sebaliknya, pada masa SBY angkanya justru sangat fluktuatif, menjulang tinggi di awal pemerintahan lalu melandai di penghujung periode kedua.
“Jika dibedah lagi, selisih total antara yang merasa puas dengan yang tidak puas hanya 5 persen, sedangkan antara yang cukup puas (46,8 persen) dan kurang puas (38,7 persen) hanya 8 persen, menunjukkan tantangan serius yang harus diatasi oleh Prabowo,” tandas Rudi.
Masalah utama yang dirasakan mendesak bagi masyarakat adalah stabilitas harga sejumlah bahan kebutuhan pokok (38,0 persen), disusul dengan penyediaan lapangan kerja (21,2 persen).
Program-program lain yang dianggap berhasil pemerintahan Prabowo adalah revitalisasi sekolah (rehabilitasi/renovasi) dan digitalisasi pembelajaran (6,5), pemeriksaan kesehatan gratis (6,3), dan Sekolah Rakyat (6,0).
“Kebijakan yang menyentuh bidang pendidikan dan kesehatan ini cenderung mendapat dukungan publik, sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” lanjut Rudi.
Sementara itu program unggulan makan bergizi gratis (MBG) cenderung dinilai cukup dengan skor penilaian sebesar 5,5.
“Berbeda dengan setahun pertama pemerintahan di mana publik memberikan apresiasi tinggi kepada program MBG, terbongkarnya kasus korupsi hingga bongkar pasang pimpinan BGN dalam waktu singkat membuat dukungan publik menyusut,” tandas Rudi.
“Secara umum publik masih menilai MBG sebagai program yang baik dan dibutuhkan, tapi banyak masalah terkait tata kelola hingga kasus-kasus keracunan harus ditangani dengan serius,” tegas Rudi.
Program prioritas dan unggulan lainnya yang juga kontroversial sejak awal, seperti Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pun dinilai rendah pencapaiannya (2,1).
Demikian pula dengan target pembangunan 3 juta rumah rakyat (2,3), Sekolah Unggul Garuda (1,4), dan Kampung Nelayan Merah Putih (1,2).
“Pemerintahan Prabowo-Gibran berangkat dari tekad untuk keberlanjutan dari era sebelumnya, terlihat dari masih cukup tingginya dukungan publik terhadap program hilirisasi sumber daya alam, dengan skor penilaian 4,7,” pungkas Rudi.
Survei Arawicaksa Institute dilakukan pada 3-8 Oktober 2026 kepada 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.
Komentar