Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana untuk rapat mengenai permasalahan Pulau Enggano yang terisolasi imbas pendangkalan jalur Pelabuhan Pulau Baai pada Selasa (24/6/25).
Dalam rapat itu, Dasco menyampaikan keluhan masyarakat Pulau Enggano yang hidup terisolir sejak Maret 2025 langsung kepada Prabowo.
Situasi ini menyebabkan terhentinya akses kapal penumpang dan logistik yang berdampak langsung pada terganggunya distribusi barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
“Saya dan Ibu Puan kembali berkomunikasi dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan Pulau Enggano yang sudah 1 bulan mengalami kesulitan karena pendangkalan yang agak terisolir karena pendangkalan pelabuhan,” kata Dasco kepada wartawan, Selasa (24/6)
“Oleh karena itu penanganannya perlu cepat dan perlu turun tangan pemerintah dari Pusat,” sambungnya.
Setelah mendengar aspirasi itu, Prabowo pun mengambil langkah sigap dengan langsung menerbitkan instruksi presiden (Inpres) terkait penyelesaian masalah Pulau Enggano.
Inpres ini berfungsi sebagai payung hukum dan sinkroniasi pembagian kinerja antara kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan kasus ini.
“Tadi kami mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dan dengan hasil sinkronisasi pembagian tugas agar permasalahan cepat selesai,” katanya.
“Dan untuk sebagai payung maka diteken lah Inpres yang tadi ditandatangani oleh Pak Prabowo,” tuturnya.
Pulau Enggano di Bengkulu Terisolasi Akibat Pendangkalan Pelabuhan
Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani, menyoroti kondisi Pulau Enggano di Bengkulu yang kini terisolasi karena dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai.
Pendangkalan yang terjadi mengakibatkan kapal layanan laut tak mampu bersandar ke dermaga. Bahkan penumpang terpaksa diturunkan di tengah laut.
Tidak hanya itu, situasi ini juga menyebabkan terhentinya akses kapal penumpang dan logistik yang berdampak langsung pada terganggunya distribusi barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
“Kondisi ini tidak bisa dipandang sebagai hambatan teknis biasa, melainkan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang mengancam kehidupan warga di salah satu pulau terdepan Indonesia tersebut,” kata Puan.
Puan mengatakan, akibat pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai, setidaknya ada 4 ribu warga Pulau Enggano yang terpaksa hidup dengan keadaan menderita, stok makanan menipis, hasil bumi tak bisa dijual, serta akses kesehatan nyaris terputus.
Puan pun menyebut bahwa negara seolah melakukan pembiaran dengan tidak membuat solusi apa pun untuk permasalahan ini..
Padahal menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan melayani seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk yang berada di pulau-pulau terdepan dan terpencil seperti Pulau Enggano.
“Ketidakhadiran negara dalam kondisi mendesak seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam perspektif tanggung jawab publik,” kata Puan.
“Negara tidak boleh meninggalkan rakyatnya termasuk warga yang tinggal di daerah dan pulau-pulau terdepan,” lanjutnya.
Menurut Puan, permasalahan dangkalnya alur pelabuhan seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan infrastruktur yang terukur dan respons tanggap darurat yang aktif.
Puan pun mendesak Kementerian Perhubungan agar segera mengambil langkah-langkah konkret dengan mengirimkan kapal logistik dan penumpang secara rutin.
“DPR RI akan terus mengawal dan memastikan bahwa kebijakan negara tidak melupakan warganya yang berada di ujung terdepan wilayah kedaulatan Indonesia,” pungkas Puan.
Komentar