Jakarta(B-Oneindonesia.com) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memperkuat tata kelola keuangan negara dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini birokrasi. Dalam sidang kabinet paripurna memperingati 1 tahun pemerintahan, Prabowo mengungkapkan, anggaran rawan korupsi sebesar Rp 306 triliun berhasil dialihkan untuk membiayai berbagai program pro rakyat.
“Kita berhasil mengalihkan Rp 306 triliun anggaran negara yang rawan korupsi, kita alihkan untuk program-program prorakyat. Rp 306 triliun ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat,” ujar Presiden Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Menurut Prabowo Subianto, langkah pengalihan anggaran rawan korupsi ini merupakan bagian dari upaya besar memastikan APBN digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Ia menekankan, dana publik harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan berhenti di meja birokrasi.
Dana hasil efisiensi tersebut kini menjadi sumber pembiayaan bagi berbagai program prorakyat, seperti makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, bantuan langsung tunai (BLT), serta pembangunan infrastruktur dasar desa dan pertanian.
Presiden juga menegaskan, pemberantasan korupsi harus dijalankan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada lagi pihak yang kebal hukum.
“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, enggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini,” tegas Prabowo.
Dalam arahannya, ia memuji keberanian aparat penegak hukum yang telah selamatkan lebih dari Rp 1.000 triliun potensi kerugian negara dari berbagai kasus korupsi, penyelundupan sumber daya alam, dan penyelewengan anggaran.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada reformasi sistem keuangan publik agar tidak memberi ruang bagi kebocoran.
Ia menilai, efisiensi anggaran harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan aparat hukum agar mereka dapat bekerja secara profesional dan bermartabat.
“Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280%. Ini sangat penting supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun,” ujar Prabowo.
Komentar