Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan.
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya memperjuangkan persoalan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menilai tidak mungkin Prabowo memberikan saran tersebut, mengingat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya telah menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Gibran sudah bersifat final.
Menurut Syahganda, penjelasan Yusril mencerminkan pandangan hukum pemerintah, termasuk Presiden Prabowo.
Menurut Syahganda, Yusril adalah pihak yang paling terakhir bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara setelah agenda pemberian gelar pahlawan. Ia menyatakan hadir dalam pertemuan tersebut dan mengetahui secara langsung isi pembicaraan antara Kepala Negara dengan Yusril.
“Yang jelas yang benar Pak Yusril tadi. Enggak (benar saran PTUN). Yang benar Yusril, karena Yusril yang paling belakangan ketemu Bapak Presiden tadi. Saya di situ soalnya,” ujar Syahganda dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 10 November 2026.
Pernyataan ini sekaligus membantah klaim Gibran sebelumnya yang menyebut Presiden Prabowo memberikan saran untuk memperjuangkan keabsahan ijazahnya melalui PTUN. Gibran sempat menyatakan niatnya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden dan menganggap Prabowo sebagai sosok ayah yang memberikan banyak masukan di tengah dinamika politik saat ini.
Merujuk pada penjelasan Yusril, Syahganda menekankan bahwa secara hukum sudah tidak ada peluang bagi Gibran untuk menggugat persoalan ijazah ke PTUN. Yusril sebelumnya menjelaskan bahwa langkah hukum tersebut tidak lagi bermanfaat karena Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan final atas perkara dengan materi yang sama.
Selain itu, Yusril menegaskan Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding maupun Peninjauan Kembali (PK) di PTUN lantaran tidak berstatus sebagai tergugat intervensi dalam perkara tersebut.
Terkait mekanisme pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden, Syahganda enggan memberikan rincian lebih lanjut. Ia menyerahkan sepenuhnya koordinasi persoalan tersebut kepada Menko Hukum. “Nanti Pak Yusril yang jembatani. Tanya Pak Yusril deh,” pungkas Syahganda.
Komentar