Presiden Prabowo bersama Menteri Luar Negeri Sugiono turut menghadiri pertemuan dengan sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, Rabu (04/02/26)
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan tidak ada kritik terhadap kinerja kementerian yang dia pimpin saat Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan para mantan menteri dan wakil menteri luar negeri. Pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026, itu juga dihadiri Sugiono.
Menurut Sugiono, para eks menteri dan wakil menteri itu tidak secara khusus menyoroti bidang kinerja Kementerian Luar Negeri saat ini. “Tidak ada yang mengkritik kinerja Kemlu,” kata dia seusai pertemuan di Istana Kepresidenan.
Sugiono berujar diskusi bersama Prabowo berjalan dengan dinamis.
Sekjen Partai Gerindra ini berkata ada banyak perspektif yang disampaikan, khususnya soal keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace.
Namun, Sugiono tidak mau menyebut diskusi yang berlangsung sebagai perdebatan antara pro dan kontra. Dia mengibaratkan perbedaan pendapat itu seperti Rubik’s cube atau kubus Rubik yang memiliki banyak sisi berbeda, namun tetap merupakan satu kesatuan.
“Kalau dilihat dari berbagai sisi kan warnanya berbeda-beda, tetapi setelah semuanya melihat dari sudut pandang yang menyeluruh dan komprehensif, akhirnya sama-sama sepakat bahwa itu adalah satu benda yang namanya Rubik’s cube,” katanya.
Sejumlah eks menteri dan wakil menteri luar negeri menerima penjelasan Presiden Prabowo soal keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian alias Board of Peace besutan Amerika Serikat.
Tokoh-tokoh diplomasi itu menemui Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026, selama sekitar empat jam.
Beberapa mantan pejabat negara lain yang hadir di antaranya Menteri Luar Negeri 2009-2014 Mohammad Marty Muliana Natalegawa dan Menteri Luar Negeri 2014-2024 Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Luar Negeri 1999-2001 Alwi Shihab, Menteri Luar Negeri 2001-2009 Noer Hassan Wirajuda, hingga Wakil Menteri Luar Negeri era Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal.
Seusai pertemuan yang berlangsung tertutup, Dino Patti Djalal menyebut Prabowo memiliki pendekatan yang realistis mengenai keputusan bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Ia menjelaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian merupakan satu-satunya opsi di atas meja terkait dengan perdamaian di Palestina.
“Tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah BoP ini yang menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel,” ucap Dino.
Presiden Prabowo Tegaskan Diplomasi Indonesia Berorientasi pada Hasil Konkret bagi Bangsa
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan bahwa setiap langkah diplomasi luar negeri Indonesia selalu diarahkan untuk menghasilkan pencapaian yang nyata dan strategis bagi kepentingan bangsa. Pernyataan ini disampaikan saat Presiden menerima sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri, akademisi hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Rabu (4/2/2026).
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa fokus pada hasil konkret tercermin dari berbagai capaian strategis Indonesia dalam satu tahun terakhir. Salah satunya adalah bergabungnya Indonesia dengan BRICS, kelompok negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia yang terdiri dari Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India.
Selain itu, Indonesia berhasil menegosiasikan tarif dagang nol persen dengan 27 negara Uni Eropa serta mencapai kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Di bidang perdamaian, Indonesia turut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi Amerika Serikat, yang berdampak signifikan pada penurunan jumlah konflik dan korban.
Terkait partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP), Teddy menegaskan bahwa keanggotaan bersifat tidak tetap dan dana sebesar USD 1 miliar yang dikaitkan dengan forum tersebut adalah untuk rekonstruksi Gaza, bukan kewajiban anggota. Indonesia bergabung bersama tujuh negara mayoritas berpenduduk Muslim lainnya, termasuk Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan, dengan status keanggotaan sementara tiga tahun.
“Keikutsertaan Indonesia bukan sekadar menghadiri konferensi atau rapat resmi, tetapi langkah konkret untuk mendukung perdamaian di Palestina,” tegasnya.
Presiden Prabowo menegaskan, melalui diplomasi yang proaktif dan berorientasi pada hasil, Indonesia berkomitmen memperkuat posisi global sekaligus memastikan manfaat strategis bagi rakyat dan perdamaian dunia.
Komentar