Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terus menjadi sorotan publik.
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Di tengah penyelidikan kasus dugaan korupsi dan penilaian kinerja yang merosot, posisi Nusron dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto masih tampak aman.
Tekanan terhadap Nusron kian memuncak setelah Center of Economic and Law Studies (CELIOS) kembali memasukkannya ke dalam daftar menteri berkinerja terburuk dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
CELIOS mengkritik banyaknya penanganan proyek strategis nasional yang berpotensi memicu konflik agraria serta mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Tak hanya masalah kinerja, persoalan hukum turut membayangi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan suap terkait sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk yang diduga melibatkan empat orang kepercayaannya.
Saat dipanggil sebagai saksi oleh penyidik, Nusron berhalangan hadir. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi, “Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.”
Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai pertimbangan Presiden Prabowo. Berbeda dengan perombakan pejabat lain yang terbilang cepat, posisi Nusron dinilai terproteksi oleh rekam jejak politiknya sebagai mantan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai perbedaan perlakuan ini menunjukkan indikasi kuat bahwa faktor politik masih memegang kendali utama dibanding capaian objektif menteri.
Bhima menegaskan, “Nah pertimbangannya jadi pertimbangan politis, nah inilah yang membuat reshuffle mau berapa kalipun pertimbangannya adalah like and dislike secara politik, tidak akan berpengaruh pada kinerja dari tiap menteri-menteri barunya.”
Konklusinya, belum dicopotnya Nusron Wahid memperlihatkan bagaimana keseimbangan dan kedekatan relasi politik koalisi masih berpotensi mengungguli hasil evaluasi kinerja teknis maupun desakan penegakan hukum dalam pertimbangan perombakan kabinet.
Komentar